infopilar.id – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia bukan sekadar peristiwa pergantian pejabat negara. Keputusan yang disampaikan pada Kamis, 12 November 2026, itu membuka babak baru dalam konfigurasi politik nasional sekaligus memunculkan pertanyaan tentang masa depan hubungan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.
Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum mendatangi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penerimaan surat tersebut. Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri.
“Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” demikian salah satu bagian surat pengunduran diri Gibran yang dibacakan Muzani.
Presiden Prabowo menyatakan menerima, menghormati, dan mendukung keputusan tersebut. Namun, di balik pernyataan resmi itu, pengunduran diri Gibran menyisakan sejumlah persoalan politik yang tidak sederhana.
Sebab, Gibran bukan hanya Wakil Presiden. Ia juga putra Jokowi, mantan presiden yang memiliki peran penting dalam terbentuknya pasangan politik Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Pengunduran Diri Gibran dan Retaknya Konfigurasi Politik
Persoalan yang mengiringi pengunduran diri Gibran tidak bisa dilepaskan dari polemik persyaratan pendidikan yang menjadi sorotan setelah muncul putusan pengadilan terkait dokumen pendidikannya.
Tekanan politik semakin menguat setelah sejumlah anggota DPR dari delapan partai politik dilaporkan menandatangani usulan penggunaan hak menyampaikan pendapat yang dapat membuka jalan menuju proses pemakzulan.
Rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan tersebut akhirnya dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya.
Situasi ini memperlihatkan bahwa keputusan mundur terjadi di tengah tekanan hukum dan politik yang sedang berlangsung.
Meski demikian, Gibran menyatakan pengunduran dirinya bukan untuk memperpanjang polemik mengenai persoalan ijazah.
Jokowi: Bagaimana Nasib Pengaruh Politik Setelah Gibran Mundur?
Selama Pilpres 2024, dukungan Jokowi menjadi salah satu faktor penting dalam terbentuknya pasangan Prabowo-Gibran. Kini, setelah Gibran tidak lagi berada di kursi Wakil Presiden, muncul pertanyaan mengenai posisi politik keluarga Jokowi dalam pemerintahan.
Apakah hubungan Prabowo dan Jokowi akan tetap berjalan seperti sebelumnya?
Ataukah pengunduran diri Gibran menjadi momentum perubahan hubungan politik kedua tokoh tersebut?
Sejumlah pengamat yang dikutip media internasional menilai hubungan politik Prabowo dan Jokowi menghadapi tekanan serius. Namun, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa keduanya telah memutus hubungan politik secara resmi.
Yang jelas, perubahan ini membuat konfigurasi kekuasaan pemerintahan Prabowo memasuki situasi baru.
Kursi Wapres Kosong, Prabowo Diminta Menentukan Dua Nama
Di sisi konstitusional, pengunduran diri Gibran membuat jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan. MPR telah menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026, pukul 14.00 WIB untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri tersebut.
Ada empat agenda utama yang akan dibahas, yakni penjadwalan sidang paripurna, permintaan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden, pembentukan tim verifikasi, serta pembentukan tim ad hoc untuk menyiapkan rancangan ketetapan MPR.
Presiden Prabowo selanjutnya diminta mengajukan dua nama calon pengganti sesuai mekanisme konstitusional. MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
Proses ini sekaligus membuka ruang komunikasi politik antara Istana, partai-partai pendukung pemerintah, dan kekuatan politik di parlemen.
Babak Baru Kekuasaan, Publik Menunggu Jawaban
Pengunduran diri Gibran menyisakan sejumlah pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya melalui pernyataan resmi pemerintah.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang meninggalkan kursi Wakil Presiden dan siapa yang akan menggantikannya.
Lebih jauh, publik berhak mengetahui apakah perubahan tersebut juga membawa perubahan dalam tata kelola kekuasaan, hubungan antarelite, dan arah pemerintahan hingga 2029.
Gibran telah menyerahkan jabatannya. Namun, pertanyaan mengenai relasi kekuasaan yang melatarbelakangi perjalanan politiknya masih menunggu jawaban (ewis).
