Warga Desa Penu mengaku belum mendapat penyelesaian atas sengketa lahan dan dugaan perusakan tanaman. Kuasa hukum perusahaan menyatakan terbuka dan taat hukum, sementara laporan warga telah ditindaklanjuti Ditreskrimum Polda Maluku Utara.
TALIABU, IP- Sengketa lahan tambang bijih besi di Desa Penu, Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, belum menemukan titik penyelesaian. Di tengah laporan dugaan penyerobotan lahan dan perusakan tanaman milik warga yang telah bergulir ke Polda Maluku Utara, aktivitas perusahaan yang dipersoalkan disebut masih berlangsung, Senin (19/10/2026).
Warga pemilik lahan mempertanyakan sikap PT Cakra Arif Bestari Makmur (CABM). Mereka menilai keberatan yang disampaikan belum berujung pada penyelesaian, sementara aktivitas perusahaan di lokasi yang disengketakan tetap berjalan.
Di sisi lain, perusahaan menyatakan kooperatif dan taat hukum. Kuasa hukum sekaligus Humas PT CABM, Tawallani Djafaruddin, S.H., M.H., menegaskan perusahaan membuka diri terhadap proses hukum.
Namun, pernyataan kooperatif tersebut belum menjawab pokok persoalan yang dipersoalkan warga: bagaimana dasar penguasaan lahan perusahaan, apakah lokasi aktivitas tambang masuk ke bidang tanah yang diklaim masyarakat, dan bagaimana penyelesaian atas dugaan kerugian yang dilaporkan.
“Sedari awal perusahaan membuka diri,” kata Tawallani saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Ketika ditanya mengenai jadwal pemeriksaan perusahaan di Polda Maluku Utara, Tawallani menyarankan agar hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada kepolisian.
Pernyataan itu menegaskan sikap perusahaan untuk mengikuti proses hukum. Namun, kepastian mengenai jadwal pemeriksaan dan perkembangan perkara tetap berada pada penyidik yang menangani laporan tersebut.
Warga Kecewa, Aktivitas Perusahaan Dipersoalkan
Salah seorang pemilik lahan, FP, menyayangkan belum adanya penyelesaian antara warga dan perusahaan. Menurut dia, persoalan yang dilaporkan masyarakat belum tuntas, sementara aktivitas perusahaan telah berjalan di lokasi yang mereka persoalkan.
Sikap tersebut, kata FP, menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian perlindungan hak warga atas tanah yang mereka klaim sebagai milik mereka.
Bagi pemilik lahan, persoalan ini bukan sekadar perbedaan pendapat mengenai batas tanah. Mereka mempersoalkan dugaan penyerobotan lahan dan perusakan tanaman yang disebut terjadi sejak September 2025.
Warga pun menempuh jalur hukum setelah upaya penyelesaian melalui somasi, menurut tim kuasa hukum mereka, tidak menghasilkan penyelesaian yang diharapkan.
Meski demikian, tuduhan terhadap perusahaan masih harus diuji melalui penyelidikan dan pembuktian. Status kepemilikan tanah, batas bidang, lokasi kegiatan perusahaan, serta dugaan kerusakan tanaman perlu diverifikasi secara objektif oleh pihak berwenang.
Dua Pengaduan Bergulir, Sejumlah Saksi Telah Diperiksa
Persoalan tersebut kini mendapat perhatian Ditreskrimum Polda Maluku Utara. Dokumen kepolisian tertanggal 3 Agustus 2026 menyebut penyidik menindaklanjuti pengaduan Mahdi Umanailo dan rekan-rekannya yang disampaikan pada 2 Juli 2026.
Pengaduan itu berkaitan dengan dugaan penyerobotan lahan dan perusakan tanaman di Kabupaten Pulau Taliabu. Dalam dokumen tersebut, Josep Moeljono Adisubroto tercantum sebagai pihak terlapor atau pihak terkait.
Penyidik menjadwalkan pemeriksaan Mahdi Umanailo sebagai saksi pada 11 Agustus 2026 di Subdirektorat III Jatanras Ditreskrimum Polda Maluku Utara, Ternate.
Informasi perkembangan penanganan perkara juga menyebutkan tiga orang telah diperiksa dalam pengaduan dengan pelapor MU, yakni MU, DU, dan R.
Sementara itu, dalam pengaduan yang melibatkan Bobato Adat Pulau Taliabu Kesultanan Ternate, pelapor dan sejumlah pihak yang disebut sebagai korban juga telah diperiksa. Mereka adalah Muhammad Ibrahim selaku pelapor, serta IT, IM, GS, FP, dan SS.
Namun, dokumen dan informasi yang tersedia belum menjelaskan secara lengkap hasil pemeriksaan tersebut, termasuk apakah penyidik telah melakukan pemeriksaan lapangan, memeriksa pihak perusahaan, atau mengambil langkah hukum lanjutan.
Karena itu, perkembangan penanganan kedua pengaduan tersebut perlu dikonfirmasi kembali kepada penyidik Ditreskrimum Polda Maluku Utara.
Tim kuasa hukum warga menyatakan masyarakat memiliki dokumen kepemilikan tanah yang menjadi dasar keberatan atas aktivitas perusahaan. Dalam keterangan sebelumnya, mereka menyebut 42 sertifikat tanah sebagai salah satu dasar untuk mempersoalkan penguasaan lahan dan dugaan perusakan tanaman.
Dokumen tersebut perlu dicocokkan dengan kondisi faktual di lapangan, termasuk letak bidang tanah, titik koordinat, batas kepemilikan, serta lokasi aktivitas perusahaan.
Kuasa hukum warga juga menyebut Polda Maluku Utara bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Sula akan melakukan penetapan titik koordinat dan pemasangan patok pada lokasi yang dipersengketakan.
Langkah itu penting untuk menghindari klaim sepihak sekaligus memberikan dasar yang lebih jelas bagi penyidik dalam menguji laporan warga.
Apabila hasil verifikasi menunjukkan aktivitas perusahaan berada di atas lahan milik warga tanpa dasar hukum yang sah, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, seluruh klaim kepemilikan dan penguasaan lahan juga harus diuji berdasarkan dokumen serta fakta lapangan.
Tim kuasa hukum sebelumnya turut meminta agar aktivitas di lokasi yang disengketakan dihentikan sampai persoalan tersebut memperoleh kejelasan. Mereka juga mendorong aparat mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum.
Perusahaan Buka Diri, Pertanyaan soal Lahan Belum Terjawab
Pernyataan Tawallani bahwa PT CABM kooperatif dan taat hukum menjadi bagian penting dalam perkembangan perkara ini. Perusahaan telah menyampaikan sikapnya ketika dikonfirmasi, sehingga penanganan berita tidak hanya bertumpu pada keterangan pihak pelapor.
Namun, masih ada sejumlah pertanyaan substantif yang perlu dijawab untuk memperjelas duduk perkara.
Apa dasar hukum PT CABM menguasai dan melakukan aktivitas di lokasi yang dipersoalkan? Apakah perusahaan memiliki dokumen yang menunjukkan batas wilayah kegiatan sesuai dengan lahan yang diklaim warga? Apakah perusahaan bersedia mengikuti verifikasi bersama BPN dan aparat kepolisian? Bagaimana tanggapan perusahaan atas keberatan warga yang mengaku belum memperoleh penyelesaian?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting agar sengketa tidak berlarut-larut dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas antara masyarakat dan perusahaan.
Pada saat yang sama, Polda Maluku Utara perlu memberikan penjelasan mengenai perkembangan penyelidikan, status pemeriksaan saksi, serta langkah yang akan ditempuh untuk memastikan kejelasan batas lahan.
Sebab, klaim kooperatif harus diuji melalui keterbukaan dalam proses hukum, sementara laporan warga harus dibuktikan melalui penyelidikan yang objektif. Kepastian hukum tidak boleh berhenti pada pernyataan para pihak, tetapi harus diwujudkan melalui pemeriksaan dokumen, verifikasi lapangan, dan penyelesaian berdasarkan hukum.
Redaksi masih membuka ruang konfirmasi kepada PT Cakra Arif Bestari Makmur, Josep Moeljono Adisubroto, Polda Maluku Utara, BPN Kabupaten Kepulauan Sula, serta seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut (tim/ip).
