SOFIFI, IP- Kapolda Maluku Utara Inspektur Jenderal Polisi Arif Budiman menegaskan bahwa Polres Pulau Taliabu tidak mencampuri pengurusan ganti rugi lahan antara masyarakat dan perusahaan di Desa Penu, Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Pulau Taliabu. Kepolisian, menurut dia, hanya bertugas memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mencegah potensi konflik.
Penegasan itu disampaikan sebagai respons atas pemberitaan sebelumnya mengenai polemik pengurusan ganti rugi lahan yang turut menyeret nama Kapolres Pulau Taliabu dalam dugaan pemberian jatah.
Kapolda menjelaskan, proses pengurusan dan pembayaran ganti rugi lahan sepenuhnya menjadi urusan masyarakat dan perusahaan yang berkepentingan. Polres Pulau Taliabu, kata dia, tidak mengambil bagian dalam proses tersebut.
Kepolisian hanya menjalankan fungsi pemantauan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama untuk mengantisipasi konflik antarpihak serta mencegah masyarakat mengalami kerugian.
Dalam keterangannya, Kapolda juga menyebut Polres Pulau Taliabu belum pernah mengenal secara langsung ataupun bertemu dengan pejabat pemerintah desa setempat maupun orang yang disebut SM.
Penjelasan tersebut menjadi penting di tengah beredarnya rekaman percakapan telepon berdurasi 3 menit 7 detik yang sebelumnya diberitakan berkaitan dengan pengurusan lahan di Desa Penu.
Rekaman itu memuat pembicaraan mengenai dugaan aliran uang Rp300 juta, dana kompensasi Rp1,5 miliar, serta penyebutan jatah yang dikaitkan dengan Kapolres Pulau Taliabu.
Namun, isi rekaman tersebut masih memerlukan penelusuran dan konfirmasi lebih lanjut untuk memastikan konteks pembicaraan, pihak-pihak yang terlibat, serta kebenaran dugaan aliran dana yang disebutkan.
Polisi Tegaskan Bukan Pihak dalam Negosiasi
Menurut Kapolda, keterlibatan Polres Pulau Taliabu dalam persoalan tersebut terbatas pada pemantauan perkembangan situasi keamanan. Langkah itu dilakukan untuk memastikan proses pengurusan ganti rugi lahan tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.
Dengan posisi tersebut, kepolisian menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan besaran ganti rugi ataupun mengatur mekanisme pembayaran antara masyarakat dan perusahaan.
Penjelasan serupa disampaikan Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kashogi saat dihubungi secara terpisah.
Keterangan Kapolda dan Kapolres menjadi bagian dari upaya memperoleh klarifikasi atas informasi yang beredar. Sementara itu, kebenaran materi rekaman serta dugaan yang muncul di dalamnya tetap memerlukan verifikasi berdasarkan keterangan para pihak dan bukti pendukung lainnya (tim/ip).
