Kasat Reskrim Akui Dokumen Kembali Didalami, Polres Dikabarkan Siapkan Tindak Lanjut. Publik Menunggu Keberanian Polisi Mengusut Pertanggungjawaban Anggaran Pengawasan Desa Tahun 2022.
infopilar.id – Penghentian penyelidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2LID) ternyata belum menutup persoalan dugaan penyimpangan anggaran pengawasan desa senilai Rp1,09 miliar di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula.
Perkara yang berkaitan dengan penggunaan anggaran tahun 2022 dan menyeret nama Kamarudin Mahdi selaku Kepala Inspektorat, itu kembali menjadi sorotan setelah dokumen temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperlihatkan persoalan serius dalam pelaksanaan pengawasan desa, Jumat (13/11/2026).
Temuan tersebut bukan persoalan administratif biasa. BPK mencatat tidak adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengawasan Inspektorat terhadap 78 desa sepanjang 2022. Sementara itu, anggaran pengawasan disebut telah direalisasikan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: jika pengawasan terhadap 78 desa tidak didukung LHP, bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggaran Rp1,09 miliar tersebut.
Uang negara telah dianggarkan untuk memastikan pengawasan dana desa berjalan. Namun, ketika dokumen hasil pemeriksaan tidak tersedia, publik berhak mempertanyakan ke mana anggaran tersebut digunakan dan bagaimana pertanggungjawabannya.
Persoalan ini semakin menarik setelah Kasat Reskrim Polres Kepulauan Sula, IPTU Gustafi F. Tabarani, memberikan tanggapan atas konfirmasi Media Infopilar.
Dalam keterangannya, Gustafi menyampaikan bahwa Satreskrim masih mempelajari dan mencermati bukti-bukti serta dokumen yang dilampirkan dalam pemberitaan maupun informasi yang disampaikan kepada kepolisian.
Menurut dia, pendalaman membutuhkan waktu agar setiap bukti dapat dinilai secara cermat, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.
“Kami tidak ingin mengambil langkah secara tergesa-gesa tanpa terlebih dahulu memastikan kecukupan bukti dan dasar hukumnya,” demikian penjelasan Gustafi.
Gustafi menegaskan, tidak menutup kemungkinan perkara dibuka atau ditindaklanjuti kembali apabila dalam proses pendalaman ditemukan bukti baru yang cukup dan memenuhi ketentuan hukum.
Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa penghentian penyelidikan sebelumnya bukan alasan untuk menutup mata terhadap informasi dan bukti baru yang muncul.
Penghentian penyelidikan memang merupakan bagian dari kewenangan penyidik sepanjang dilakukan berdasarkan alasan dan ketentuan hukum. Namun, keputusan tersebut tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pemeriksaan terhadap fakta-fakta baru yang berpotensi mengungkap penyimpangan penggunaan uang negara.
Apalagi, persoalan yang dipertanyakan menyangkut anggaran pengawasan desa sebesar Rp1,09 miliar dan temuan BPK mengenai 78 desa yang tidak memiliki LHP pengawasan.
Karena itu, Polres Kepulauan Sula perlu menjelaskan secara transparan apa dasar penghentian penyelidikan sebelumnya, bukti apa yang telah diperiksa, serta apakah temuan BPK sudah menjadi bagian dari materi pendalaman penyidik.
Jika terdapat bukti baru, tidak ada alasan bagi aparat untuk membiarkan persoalan ini berhenti tanpa kepastian hukum.
Lebih jauh, penanganan perkara ini harus berjalan tanpa intervensi, tekanan, maupun perlindungan dari pihak mana pun.
Tidak boleh ada bekingan dalam penanganan dugaan penyimpangan anggaran tersebut. Tidak boleh pula ada pihak yang menggunakan jabatan, kekuasaan, kedekatan politik, ataupun hubungan tertentu untuk memengaruhi arah penegakan hukum.
Penegasan ini sejalan dengan komitmen Kapolri yang disampaikan Komjen Pol Suyudi Ario Seto dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR pada 1 Oktober 2026. Ia menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap anggota Polri yang memeras, menerima suap, merekayasa perkara, maupun menjadi beking kegiatan ilegal.
Prinsip tersebut harus tercermin dalam penanganan perkara di daerah. Jangan sampai komitmen membersihkan institusi hanya berhenti sebagai pernyataan di tingkat pusat, sementara di daerah penanganan perkara justru kehilangan transparansi dan kepastian.
Polres Kepulauan Sula harus membuktikan bahwa proses hukum berjalan berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan siapa yang berada di belakang suatu perkara.
Di tengah perkembangan tersebut, informasi yang dihimpun redaksi Infopilar menyebutkan bahwa perkara dugaan penyimpangan anggaran pengawasan desa senilai Rp1,09 miliar itu direncanakan kembali ditindaklanjuti oleh Polres Kepulauan Sula dalam waktu dekat.
Informasi ini menjadi perkembangan penting setelah sebelumnya penyelidikan dihentikan melalui SP2LID.
Terlebih, munculnya kembali dokumen dan informasi mengenai temuan BPK terkait tidak tersedianya LHP pengawasan terhadap 78 desa sepanjang 2022 membuka ruang bagi aparat untuk melakukan pendalaman lebih lanjut.
Pernyataan Kasat Reskrim IPTU Gustafi F. Tabarani yang membuka kemungkinan perkara ditindaklanjuti kembali apabila ditemukan bukti baru menjadi perkembangan yang patut dicermati.
Sebab, yang dipersoalkan bukan sekadar keberadaan LHP terhadap 78 desa. Lebih dari itu, terdapat pertanyaan besar mengenai pertanggungjawaban anggaran Rp1,09 miliar yang seharusnya digunakan untuk memastikan pengawasan dana desa berjalan sebagaimana mestinya.
Uang negara tidak boleh kehilangan pertanggungjawaban. Temuan BPK tidak boleh diabaikan. Dan penegakan hukum tidak boleh tunduk kepada bekingan siapa pun.
Redaksi Infopilar masih membuka ruang konfirmasi kepada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula dan seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai penggunaan serta pertanggungjawaban anggaran tersebut (tim/ip).
