infopilar.id – Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka babak baru pertarungan politik di lingkar kekuasaan Presiden Prabowo Subianto. Kursi orang nomor dua di Indonesia kini bukan sekadar persoalan mencari pengganti, melainkan mulai memperlihatkan tarik-menarik kepentingan partai politik dan konfigurasi kekuasaan nasional, Jumat (13/11/2026).
Sejumlah nama mulai mencuat. PDI Perjuangan, meskipun berada di luar partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, mulai dikaitkan dengan wacana mendorong Anies Baswedan sebagai salah satu figur yang masuk dalam pembicaraan politik.
Di sisi lain, Partai Demokrat juga memiliki kepentingan politik sendiri. Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat, ikut mencuat dalam bursa calon pengganti Gibran.
Bahkan, muncul pula wacana yang mengaitkan pasangan Anies Baswedan dan AHY sebagai kombinasi yang diinginkan dalam sejumlah percakapan politik di lingkar elite.
Namun, seluruh konfigurasi tersebut masih sebatas wacana. Belum ada keputusan resmi mengenai dua nama yang akan diajukan Presiden kepada MPR.
Situasi ini memperlihatkan bahwa kekosongan kursi Wakil Presiden berpotensi menjadi arena negosiasi politik antarkekuatan partai.
PDIP dan Demokrat Punya Kepentingan Berbeda
PDI Perjuangan memiliki posisi politik tersendiri. Partai berlambang banteng itu bukan bagian dari partai pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Karena itu, apabila nama Anies benar-benar masuk dalam kalkulasi politik PDIP, langkah tersebut akan menjadi perkembangan menarik dalam peta politik nasional.
Sementara Demokrat memiliki kepentingan mempertahankan posisi strategisnya dalam pemerintahan Prabowo.
AHY bukan sekadar kader partai. Ia merupakan Ketua Umum Demokrat sekaligus bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo.
Pada September 2026, AHY bahkan menegaskan bahwa Demokrat dapat diandalkan Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan.
Kini, ketika kursi Wakil Presiden menjadi perhatian, nama AHY kembali masuk dalam perbincangan politik nasional.
Gerindra Masih Menyimpan Kartu
Di tengah menguatnya berbagai wacana tersebut, perhatian justru tertuju kepada Partai Gerindra.
Sebagai partai yang dipimpin Prabowo, Gerindra memiliki posisi penting dalam menentukan arah politik pemerintahan ke depan.
Pertanyaan besarnya, apakah Gerindra akan mempertahankan kendali politik dengan mendorong figur dari internal partai sendiri, mengakomodasi kepentingan Demokrat melalui AHY, atau membuka ruang kompromi dengan PDIP?
Nama-nama dari lingkaran Gerindra juga mulai diperbincangkan, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono dan Ahmad Muzani.
Artinya, pertarungan belum selesai. Bahkan, peta politik masih sangat mungkin berubah dalam beberapa hari ke depan.
Prabowo Memegang Kunci Keputusan
Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paling lambat 60 hari.
Dengan demikian, keputusan akhir mengenai dua nama yang akan diajukan berada di tangan Presiden Prabowo, sebelum proses pemilihan berlangsung di MPR.
Inilah yang membuat tiga hari ke depan menjadi perhatian dalam membaca arah komunikasi politik di Jakarta.
Apakah Prabowo akan mengutamakan konsolidasi internal Gerindra, menjaga keseimbangan dengan Demokrat, atau membuka pintu kompromi dengan kekuatan politik di luar partai pengusungnya.
Satu hal yang pasti, kursi Wakil Presiden kini menjadi ujian bagi konfigurasi politik pemerintahan Prabowo.
Gerindra mau siapa? Demokrat bertahan dengan AHY, PDIP dikaitkan dengan Anies, sementara wacana Anies-AHY mulai beredar. Kini publik menunggu: siapa dua nama yang akhirnya akan keluar dari meja Presiden Prabowo?
Tiga hari ke depan akan menjadi momentum penting untuk melihat ke mana arah komunikasi dan manuver elite politik bergerak (ewis).
