infopilar.id – Berakhirnya dua periode kekuasaan Aliong Mus di Kabupaten Pulau Taliabu ternyata tidak serta-merta mengakhiri persoalan pemerintahan. Sejumlah pejabat yang pernah berada dalam struktur pemerintahannya kini terseret dalam berbagai perkara dugaan korupsi. Sebagian telah ditahan, sebagian menjalani persidangan, bahkan mantan bupati sendiri kini duduk sebagai terdakwa.
Tiga perkara besar yang menyeret sejumlah nama dari lingkungan pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu membuka kembali pertanyaan tentang tata kelola anggaran, pengawasan proyek, serta pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat selama pemerintahan Aliong Mus.
Dari dugaan pemotongan Dana Desa 2017, penyertaan modal Perusahaan Daerah PT Taliabu Jaya Mandiri, hingga pembangunan Istana Daerah senilai Rp17,5 miliar, rangkaian perkara tersebut memperlihatkan panjangnya persoalan yang harus ditelusuri.
Dana Desa Rp4,26 Miliar Diduga Dipotong
Perkara pertama yang kembali menyita perhatian adalah dugaan korupsi pemotongan Dana Desa Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2017.
Pada Senin, 9 November 2026, penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Maluku Utara menyerahkan tiga tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara melalui proses pelimpahan tahap II.
Ketiganya adalah SA alias Salim, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu; LOM alias Ode, mantan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP); serta ATK alias Agusmawati, mantan Bendahara Umum Daerah (BUD).
Nama Salim Ganiru dan La Ode Muslimin Napa juga telah disebut dalam pemberitaan sebelumnya sebagai pihak yang ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara ini.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Maluku Utara, Matheos Matulessy, membenarkan penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut.
“Benar, ada tahap dua dari Polda Malut. Setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya menunggu proses untuk disidangkan,” kata Matheos.
Dalam perkara ini, penyidik menduga pemotongan Dana Desa terjadi saat pencairan tahap pertama tahun 2017.
Sebanyak 71 desa di delapan kecamatan diduga menjadi sasaran pemotongan. Setiap desa disebut mengalami pemotongan Rp60 juta sehingga total dana yang dipersoalkan mencapai Rp4,26 miliar.
Penyidik juga menduga dana hasil pemotongan tersebut ditransfer ke rekening CV Syafaat Perdana, perusahaan yang disebut memiliki keterkaitan dengan salah satu tersangka.
Persoalan ini menjadi serius karena Dana Desa semestinya digunakan untuk pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika dugaan pemotongan tersebut terbukti, masyarakat desa menjadi pihak yang paling dirugikan.
Perusda Rp1,5 Miliar, Mantan Pejabat Keuangan Terseret
Perkara kedua berkaitan dengan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu kepada PT Taliabu Jaya Mandiri sebesar Rp1,5 miliar pada tahun anggaran 2020.
Tiga nama yang terseret dalam perkara ini adalah Hamka Duwila (HAK), mantan Direktur PT Taliabu Jaya Mandiri; Fransiska Subang (FS) alias Nona, mantan Direktur Keuangan; serta Irwan Mansur (IM), mantan Kepala BPKAD Pulau Taliabu.
Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan penyertaan modal Perusda.
Perkara tersebut kemudian bergulir ke Pengadilan Tipikor Ternate. Aliong Mus juga pernah dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan mengenai pembentukan perusahaan daerah dan proses penyertaan modal.
Keterangan Aliong dalam persidangan menjadi bagian penting untuk mengurai hubungan antara kebijakan pemerintah daerah dengan pengelolaan perusahaan milik daerah.
Namun, status Aliong dalam perkara Perusda harus dibedakan: ia diberitakan sebagai saksi, bukan terdakwa dalam perkara tersebut.
Istana Daerah Rp17,5 Miliar, Aliong Mus Duduk di Kursi Terdakwa
Perkara ketiga menyangkut pembangunan Istana Daerah (ISDA) Kabupaten Pulau Taliabu dengan anggaran APBD 2023 sebesar Rp17,5 miliar.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyeret langsung mantan Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus.
Pada 9 November 2026, Aliong menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Ternate dengan agenda pembacaan dakwaan.
Dalam perkara tersebut, sejumlah nama lain juga telah diproses hukum, yakni Yopi Saraung, Komisaris PT Damai Sejahtera Membangun; Melankton Relandesang, kontraktor pelaksana; serta Suprayitno Ambarak, mantan Kepala Dinas PUPR Pulau Taliabu.
Yopi Saraung telah dijatuhi hukuman enam tahun penjara, sedangkan Melankton Relandesang divonis lima tahun penjara. Suprayitno menjalani persidangan terpisah.
Dalam dakwaan terhadap Aliong, jaksa menguraikan dugaan kerugian negara lebih dari Rp8 miliar serta dugaan aliran dana Rp2,4 miliar kepada mantan bupati tersebut.
Nama-nama yang muncul bukan hanya berasal dari pihak swasta atau kontraktor. Ada mantan Sekda, mantan pejabat pengadaan, mantan bendahara daerah, mantan kepala BPKAD, mantan direktur perusahaan daerah, mantan kepala dinas, hingga mantan kepala daerah.
Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang sedang diproses hukum menyentuh berbagai bagian dalam struktur pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
Taliabu Menunggu Jawaban
Tiga perkara tersebut bukan sekadar persoalan hukum yang melibatkan sejumlah mantan pejabat. Di balik setiap angka anggaran terdapat kepentingan masyarakat yang semestinya dilindungi.
Dana Desa menyangkut kebutuhan 71 desa. Penyertaan modal Perusda menyangkut uang pemerintah daerah. Sementara pembangunan Istana Daerah menggunakan anggaran miliaran rupiah yang berasal dari keuangan publik.
Ketika ketiganya berujung pada perkara hukum, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi (ewis).
