Dari proyek jalan miliaran rupiah yang diduga mangkrak hingga indikasi kelebihan bayar Rp2,48 miliar. Pemeriksaan Kadis PUPR dan Kepala BP2RD membuka pertanyaan tentang proses tender, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran.
TERNATE, IP- Pernyataan Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman, S.I.K., M.H., bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, kini terbukti dan menjadi sorotan di tengah penelusuran dugaan penyimpangan anggaran proyek di Kabupaten Kepulauan Sula.
Sejumlah dugaan penyimpangan disebut menjadi perhatian, dengan sejumlah proyek bernilai puluhan miliar bahkan ratusan miliar rupiah yang dipersoalkan karena kondisi pekerjaan, kualitas konstruksi, hingga dugaan kelebihan pembayaran, Senin (19/10/2026).
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara telah memeriksa dua pejabat yang pernah memimpin Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kepulauan Sula. Pemeriksaan ini menjadi pintu masuk untuk menelusuri lebih jauh proses pengadaan proyek yang kini disorot.
“Tidak ada yang kebal hukum. Prosesnya tetap berjalan,” kata Arif saat dihubungi redaksi Info Pilar melalui pesan singkat beberapa waktu lalu.
Pada Jumat, 16 Oktober 2026, penyidik Ditreskrimsus memeriksa Rosihan Buamona, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kepulauan Sula, serta Barka Soamole, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD).
Keduanya memiliki rekam jejak dalam pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Rosihan pernah menjabat Plt. Kepala ULP pada 2024–2025, sedangkan Barka memimpin ULP pada 2022–2023.
Keduanya dimintai keterangan terkait penelusuran dugaan tindak pidana korupsi sejumlah proyek pembangunan jalan untuk Tahun Anggaran 2022–2025. Sejumlah kontraktor yang mengerjakan proyek di daerah itu juga dipanggil untuk memberikan keterangan.
Pemeriksaan berlangsung di kantor Ditreskrimsus Polda Maluku Utara, Kelurahan Maliaro, Kota Ternate. Pemeriksaan dipimpin Plt. Kasubdit III Tipikor, Kompol Said Aslam, S.I.K.
Penyidik meminta kedua pejabat membawa dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan. Dokumen itu meliputi administrasi perusahaan, kontrak, berita acara serah terima pekerjaan, serta dokumen keuangan.
Pemeriksaan kedua pejabat ini berkaitan dengan sejumlah Surat Perintah Tugas penyelidikan yang diterbitkan sejak 7 Agustus 2025.
Dokumen yang menjadi bagian dari penelusuran antara lain SP.Gas/32/VIII/2025 mengenai dugaan penyalahgunaan anggaran pembangunan PAUD, SD, dan SMP yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023.
Berikutnya, SP.Gas/37/VIII/2025 berkaitan dengan dugaan korupsi pembangunan RS Pratama Dofa senilai Rp43,8 miliar. Sementara SP.Gas/40/VIII/2025 menyangkut dugaan penyimpangan anggaran persediaan dan pengadaan senilai Rp3,067 miliar.
Di luar tiga perkara tersebut, terdapat 11 dugaan penyimpangan lain yang disebut menjadi sorotan. Total 14 dugaan itu memunculkan desakan agar setiap perkara ditangani secara terukur, transparan, dan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata.
Perkembangan penanganan setiap perkara, status penyelidikan, serta ada atau tidaknya perhitungan resmi kerugian keuangan negara masih perlu diperjelas.
Deretan Proyek Jalan Bernilai Puluhan Miliar Rupiah
Sejumlah proyek infrastruktur di Kepulauan Sula turut dipersoalkan karena dugaan ketidaksesuaian antara nilai anggaran dan hasil pekerjaan di lapangan.
Pembangunan Jalan Sentra Perkebunan Modapuhi–Saniahaya senilai Rp4,025 miliar, misalnya, disebut mangkrak dan diduga tidak sesuai spesifikasi.
Sementara Jalan Sentra Perkebunan Saniahaya–Modapia senilai Rp8,367 miliar disorot karena kualitas pekerjaannya dipersoalkan.
Proyek Jalan Buya–Waikafia senilai Rp3,4 miliar juga masuk dalam daftar pekerjaan yang perlu ditelusuri lebih lanjut karena hasilnya diduga tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.
Sorotan berikutnya mengarah pada Jalan Minaluli–Trans Modapuhi senilai Rp7,52 miliar. Proyek tersebut dilaporkan mencapai progres 86,82 persen, sedangkan pembayaran yang disebut telah dilakukan mencapai Rp5 miliar.
Kondisi itu perlu diuji melalui dokumen kontrak, laporan kemajuan fisik, berita acara pemeriksaan pekerjaan, dan bukti pembayaran. Persentase progres maupun nilai pembayaran saja belum cukup untuk menyimpulkan adanya kerugian negara.
Proyek Jalan Dofa–Pelita dengan nilai lebih dari Rp8 miliar dan Jalan Puskesmas Dofa senilai Rp1,2 miliar juga masuk dalam daftar proyek yang perlu mendapat perhatian penyidik.
Di ruas Kaporo–Capalulu senilai Rp12,89 miliar, progres pekerjaan dilaporkan baru mencapai 50,31 persen. Bahkan, paket kedua proyek tersebut disebut bermasalah dan diduga fiktif.
Dugaan itu membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan fisik di lapangan, dokumen kontrak, laporan pelaksanaan, serta aliran pembayaran. Tanpa pemeriksaan tersebut, dugaan pekerjaan fiktif tidak dapat diperlakukan sebagai fakta hukum.
Persoalan lain muncul pada proyek Jalan Waitina–Kou senilai Rp11,01 miliar. Proyek itu dilaporkan mengalami pemutusan kontrak dan diduga menimbulkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2,48 miliar.
Jika dugaan tersebut terkonfirmasi, penyidik perlu menelusuri dasar pencairan dana, nilai pekerjaan yang benar-benar diselesaikan, serta mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran. Penelusuran juga perlu memastikan apakah terdapat unsur pidana atau persoalan kontraktual dan administratif.
Jalan Rusak, Jembatan, hingga Dugaan Kelebihan Bayar
Proyek Jalan Kou–Kawata senilai Rp19,85 miliar turut disorot setelah kondisi jalannya disebut mengalami kerusakan parah sebelum masa pakai berakhir.
Sementara pembangunan Jalan Wailia–Waigai senilai Rp11,7 miliar diduga tidak memiliki pondasi yang memadai. Empat jembatan di wilayah Mangoli dengan nilai anggaran Rp10,13 miliar juga dipersoalkan karena dugaan kelebihan pembayaran.
Selain itu, proyek akses jalan dan normalisasi sungai senilai Rp8,1 miliar disebut memiliki hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Penyidik perlu menelusuri rantai pertanggungjawaban setiap proyek, mulai dari proses tender, pelaksanaan kontrak, pengawasan teknis, pemeriksaan hasil pekerjaan, hingga pencairan anggaran.
Peran masing-masing pihak juga harus dibedakan secara jelas. ULP memiliki fungsi dalam proses pemilihan penyedia, sedangkan pelaksanaan kontrak, pengendalian pekerjaan, dan pembayaran melibatkan pejabat serta pihak lain sesuai kewenangannya.
Karena itu, pemeriksaan terhadap Rosihan dan Barka perlu ditempatkan dalam kerangka penelusuran menyeluruh, bukan sebagai dasar untuk menyimpulkan kesalahan sebelum penyidikan selesai.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Reinhard Habonaran Nainggolan, ketika dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp mengenai pemeriksaan kedua pejabat tersebut, jawabanya “siap dan kibarkan bendera”. Singkat namun penuh makna.
Upaya konfirmasi kepada Rosihan Buamona dan Barka Soamole melalui panggilan telepon maupun pesan WhatsApp juga belum memperoleh respons hingga berita ini disusun.
Redaksi masih membuka ruang konfirmasi kepada seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai pemeriksaan maupun proyek-proyek yang dipersoalkan (tim/ip).
