Administrasi Perizinan Disebut Belum Lengkap, Tambang Pasir di Taliabu Barat Diduga Tetap Beroperasi

Scroll Untuk Lanjut Membaca

TALIABU, IP- Aktivitas pertambangan pasir yang dikelola PT Viktoria Mineral Jaya di Desa Meranti Jaya, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, menjadi sorotan. Persoalan ini mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti aspek perizinan lingkungan perusahaan tersebut, yang dinilai bermasalah dari sisi kewenangan penerbitan dan waktu penerbitannya.

Tak hanya itu, perusahaan yang dikaitkan dengan Firgian Idrus alias Idu tersebut juga disorot karena dugaan beroperasi tanpa dilengkapi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Kamis, (29/10/2026).

Sementara itu, data perizinan yang tersedia mencantumkan status perizinan perusahaan belum lengkap. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana aktivitas pertambangan dapat terus berjalan ketika kelengkapan administrasi perizinannya masih dipersoalkan.

Berdasarkan data perizinan yang dihimpun, PT Viktoria Mineral Jaya bergerak di bidang pertambangan pasir dengan luas wilayah tercatat mencapai 30,06 hektare di Desa Meranti Jaya. Perusahaan tersebut memiliki nomor Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 02082400089010003, dengan masa berlaku yang tercatat sejak 8 Juli 2025 hingga 18 Juni 2028.

Firgian Idrus alias Idu tercatat sebagai pemilik sekaligus direktur perusahaan. Adapun Vionieta Go tercatat sebagai komisaris utama, sedangkan TB Vibi Rizki Maulana Pribadi dan Wira Sutidinata tercatat sebagai komisaris.

Sorotan BPK terhadap izin lingkungan PT Viktoria Mineral Jaya menjadi persoalan yang tidak bisa dianggap sepele. Apabila benar izin tersebut diterbitkan oleh pihak yang tidak berwenang atau mendahului terbitnya dokumen Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), maka proses penerbitannya perlu ditelusuri lebih jauh.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan dasar hukum penerbitan izin, urutan pemenuhan persyaratan, serta kesesuaian dokumen lingkungan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dugaan aktivitas pertambangan tanpa RKAB juga membutuhkan klarifikasi. Dokumen tersebut berkaitan dengan rencana kerja dan anggaran biaya perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, instansi teknis dan aparat pengawas perlu menjelaskan apakah perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan operasional, apakah kegiatan produksi yang berlangsung sesuai dengan dokumen yang dimiliki, serta apakah pernah dilakukan pemeriksaan langsung di lokasi tambang.

Jika dugaan ketidaklengkapan administrasi tersebut terbukti, pemerintah perlu menjelaskan langkah pengawasan dan penegakan aturan yang telah dilakukan.

Nama Idu Juga Dikaitkan dengan Proyek Jembatan Fangahu

Selain aktivitas pertambangan, Firgian Idrus alias Idu juga disebut berkaitan dengan pekerjaan pembangunan Jembatan Fangahu di Kabupaten Pulau Taliabu. Informasi yang diterima redaksi menyebutkan pekerjaan jembatan tersebut telah mencapai 100 persen.

Meski demikian, kaitan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Persoalan perizinan pertambangan PT Viktoria Mineral Jaya merupakan perkara yang berbeda dari pelaksanaan proyek pembangunan jembatan. Keduanya memerlukan pemeriksaan berdasarkan dokumen dan fakta masing-masing.

Untuk proyek jembatan, aspek yang perlu diperiksa meliputi identitas pelaksana pekerjaan, nilai kontrak, sumber anggaran, serta hasil pemeriksaan dan serah terima pekerjaan. Sementara untuk tambang pasir, fokusnya adalah kelengkapan izin, kepatuhan terhadap ketentuan operasional, dan tindak lanjut atas temuan BPK.

Persoalan ini menuntut penjelasan terbuka dari instansi yang berwenang menangani perizinan dan pengawasan pertambangan di Maluku Utara.
Pemerintah perlu memastikan apakah PT Viktoria Mineral Jaya benar-benar telah memenuhi seluruh persyaratan untuk menjalankan aktivitas pertambangan.

Jika belum, status kegiatan operasional perusahaan harus dijelaskan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

BPK juga perlu menjelaskan substansi temuannya, termasuk dokumen yang dipersoalkan, pihak yang berwenang menerbitkan izin, serta rekomendasi tindak lanjut yang diberikan.

Hingga berita ini disusun, redaksi sudah menghubungi manajemen PT Viktoria Mineral Jaya, Firgian Idrus alias Idu namun belum membuahkan hasil.

Redaksi masih membuka ruang konfirmasi kepada seluruh pihak terkait guna memastikan pemberitaan ini tetap berimbang dan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang disebut untuk menjelaskan status perizinan maupun aktivitas perusahaan (tim/ip).