infopilar.id – Penghentian penyelidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2LID) ternyata belum mengakhiri tanda tanya atas dugaan penyimpangan anggaran pengawasan desa di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula. Kini, perkara yang berkaitan dengan penggunaan anggaran tahun 2022 itu kembali mengetuk pintu Polres Kepulauan Sula.
Persoalannya bukan sekadar angka miliaran rupiah yang tercatat dalam dokumen anggaran. Ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai tidak adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengawasan Inspektorat terhadap 78 desa sepanjang 2022. Sementara anggaran pengawasan diklaim telah terserap.
SPKT Polres Kepulauan Sula pada 28 Oktober 2026 kini menjadi pintu masuk untuk menguji kembali perkara tersebut. Penyidik diminta tidak hanya membaca laporan, tetapi juga menelusuri dokumen pencairan, pertanggungjawaban, pelaksanaan kegiatan hingga pihak yang menguasai uang negara.
Kapolres Kepulauan Sula AKBP Handres, SH, SIK, melalui Kasat Reskrim IPTU Gustafi F. Tabarani, membenarkan bahwa laporan tersebut telah diterima dan sedang dipelajari.
“Saya sudah membaca surat laporannya, dan bersama penyidik akan mengkaji, meneliti, mencocokkan data dan bukti tambahan yang disampaikan. Nanti kita akan putuskan membuka kembali proses hukum, atau tidak melanjutkan perkara yang sudah di-SP2LID tersebut,” ujar Gustafi saat ditemui di ruang kerjanya.
Pernyataan tersebut menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum di Kepulauan Sula. Sebab, perkara ini menyangkut anggaran pengawasan internal yang semestinya menjadi instrumen pencegahan penyimpangan keuangan negara, bukan justru meninggalkan persoalan pertanggungjawaban.
Jika ditelusuri dari dokumen anggaran, persoalan ini bermula pada tahun anggaran 2022. Berdasarkan data Financial Management Information System (FMIS) Kabupaten Kepulauan Sula, Belanja Penyelenggaraan Pengawasan Internal-Pengawasan Desa tercatat sebesar Rp1.137.736.028. Anggaran tersebut diklaim terealisasi 100 persen.
Pada 25 November 2022, Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP TU) sebesar Rp1.092.736.028.
Dana tersebut terbagi dalam dua pos kegiatan dengan nilai yang tidak kecil.
Pertama, sebesar Rp460.045.000 dialokasikan untuk Pemeriksaan Investigasi yang disebut berlangsung sejak Juni hingga Desember 2022.
Kedua, Rp632.691.028 dialokasikan untuk kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2022.
Namun, persoalan muncul ketika pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut diduga baru berlangsung pada Juni hingga Agustus 2023, meskipun anggarannya merupakan alokasi tahun 2022.
11 ASN Dimutasi, Konflik Internal Inspektorat Ikut Disorot
Kejanggalan anggaran tersebut juga disebut beririsan dengan persoalan internal Inspektorat Kepulauan Sula.
Ketika kepemimpinan Inspektorat beralih dari Pelaksana Tugas Kamarudin Mahdi kepada Sitti Mutiara Neovita, muncul silang pendapat mengenai pelaksanaan kegiatan pengawasan yang menggunakan anggaran tahun 2022, tetapi disebut baru direalisasikan pada 2023.
Dalam persoalan tersebut, Kamarudin Mahdi disebut masih memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan meskipun tidak lagi menjabat sebagai pimpinan Inspektorat.
Penolakan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dipersoalkan itu kemudian dikaitkan dengan mutasi terhadap 11 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Inspektorat.
Nama Bupati Kepulauan Sula dan mantan Inspektur Kamarudin Mahdi bahkan disebut dalam percakapan grup WhatsApp yang beredar terkait polemik tersebut.
Jika benar mutasi itu berkaitan dengan penolakan pegawai terhadap perintah yang dinilai bertentangan dengan aturan, persoalannya tidak lagi sebatas konflik internal birokrasi. Ada pertanyaan serius mengenai kemungkinan penggunaan kewenangan jabatan untuk menekan aparatur yang mempertanyakan tata kelola anggaran.
Namun, dugaan tersebut tetap membutuhkan pembuktian. Penyidik perlu memeriksa komunikasi, dokumen mutasi, keterangan para ASN serta pihak-pihak yang mengetahui proses pengambilan keputusan.
Jangan sampai persoalan yang menyangkut pertanggungjawaban uang negara justru tertutup oleh dinamika kekuasaan di internal pemerintahan.
Bendahara Pengeluaran Harus Diperiksa
Dalam laporan yang disampaikan ke SPKT Polres Kepulauan Sula, pelapor mendesak penyidik memeriksa FR, Bendahara Pengeluaran Inspektorat periode Juli 2022 hingga Oktober 2023.
Posisi FR dinilai penting untuk mengurai bagaimana mekanisme pencairan, penggunaan, penyimpanan dan pertanggungjawaban anggaran tersebut berlangsung.
Penyidik juga didesak memeriksa pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses penganggaran, pencairan dan pelaksanaan kegiatan, termasuk mantan pimpinan Inspektorat serta kepala daerah apabila ditemukan relevansi berdasarkan alat bukti.
Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada pegawai yang menjalankan administrasi. Siapa pun yang diduga mengetahui, memerintahkan, mengendalikan atau menikmati aliran dana harus dimintai keterangan sesuai kapasitas dan bukti yang ditemukan.
Sebab, persoalan paling mendasar dalam perkara ini justru belum terjawab: setelah uang pengawasan dicairkan, siapa yang menguasai dan bertanggung jawab atas dana tersebut hingga melewati pergantian tahun anggaran.
Rp313 Juta dan Batas antara TGR dengan Pidana
Sorotan lainnya berkaitan dengan rekomendasi BPK mengenai pengembalian kelebihan pembayaran yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp313 juta.
Pelaksanaan pengembalian tersebut dipersoalkan karena dinilai tidak cukup diselesaikan melalui mekanisme administratif Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Namun, perlu ditegaskan bahwa adanya rekomendasi pengembalian kerugian atau kelebihan pembayaran tidak serta-merta membuktikan tindak pidana korupsi.
Penyidik tetap harus menguji apakah terdapat perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesalahan pertanggungjawaban, unsur kesengajaan apabila disyaratkan, serta kerugian keuangan negara yang dapat dibuktikan.
Mekanisme pengembalian kerugian negara dan proses pidana juga perlu ditempatkan secara tepat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, rekomendasi BPK tersebut seharusnya menjadi salah satu pintu bagi penyidik untuk menelusuri lebih jauh, bukan alasan untuk menutup perkara hanya karena terdapat pengembalian sejumlah uang.
SP2LID Bukan Jawaban atas Semua Pertanyaan
Pernyataan Kasat Reskrim yang akan mengkaji laporan dan bukti tambahan patut diuji melalui langkah konkret. Apalagi perkara ini menyangkut lembaga pengawasan internal pemerintah yang seharusnya berdiri di garis depan mencegah korupsi.
Publik membutuhkan penjelasan, bukan sekadar janji penelaahan dokumen.
Jika ditemukan bukti baru yang relevan, penyidik harus menguji kemungkinan membuka kembali penanganan perkara sesuai prosedur hukum. Sebaliknya, apabila penyelidikan tetap dihentikan, alasan dan dasar hukumnya harus dijelaskan secara transparan.
Sebab, ada ironi besar ketika lembaga yang memiliki tugas mengawasi penggunaan anggaran justru terseret dalam persoalan pertanggungjawaban anggaran pengawasan itu sendiri.
Anggaran lebih dari Rp1 miliar diklaim terserap. BPK menemukan 78 desa tanpa LHP. Ada selisih ratusan juta rupiah. Sebelas ASN disebut terseret dalam polemik mutasi. Sementara pertanyaan mengenai siapa yang menguasai uang kegiatan belum sepenuhnya terjawab.
Jika uang pengawasan saja masih menyisakan tanda tanya, bagaimana publik bisa percaya bahwa pengawasan terhadap penggunaan uang negara benar-benar berjalan.
Polres Kepulauan Sula kini memiliki kesempatan membuktikan bahwa SP2LID bukan tempat mengubur pertanyaan yang belum terjawab.
Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nasib sebuah laporan, melainkan kredibilitas penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengawasan maupun aparat penegak hukum.
Redaksi tetap berusaha mengonfirmasi kepada Kamarudin Mahdi, Sitti Mutiara Neovita, Bupati Kepulauan Sula, dan FR mengenai pencairan, pelaksanaan kegiatan serta dugaan mutasi 11 ASN (tim/ip).
