TERNATE, IP- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal daerah pemilihan Maluku Utara, Hasby Yusuf, mendesak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Bencana. Sabtu (24/10/2026).
Desakan itu didasari persoalan belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur penanggulangan bencana di kedua kabupaten tersebut.
Menurut Hasby, ketiadaan Perda berpotensi menjadi kendala dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terarah, terencana, dan terkoordinasi.
“Sula dan Taliabu belum ada Perda Kebencanaan. Itu problem,” kata Hasby.
Bagi Hasby, regulasi kebencanaan bukan sekadar kelengkapan administrasi pemerintahan. Perda diperlukan sebagai landasan hukum untuk memperjelas arah kebijakan, pembagian tanggung jawab, serta koordinasi antarlembaga dalam menghadapi potensi bencana.
Karena itu, pemerintah daerah perlu menempatkan penyusunan Perda Penanggulangan Bencana sebagai bagian penting dari upaya memperkuat kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat.
Keberadaan regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah mitigasi, meningkatkan kesiapan menghadapi keadaan darurat, serta mengatur penanganan korban dan pemulihan pascabencana secara lebih sistematis.
Bagi Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu, penyusunan Perda kebencanaan menjadi pekerjaan yang perlu segera ditindaklanjuti agar kebijakan penanggulangan bencana tidak berjalan tanpa landasan regulasi daerah yang memadai.
Desakan Hasby sekaligus menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak cukup hanya mengandalkan respons ketika bencana terjadi. Pemerintah daerah membutuhkan perencanaan, koordinasi, dan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas (tim/ip).
