Ratusan mahasiswa dan aktivis WALHI kepung kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara. Konflik tambang, dugaan kriminalisasi pejuang lingkungan, sengketa tanah Penu hingga persoalan Pulau Banemo menjadi sasaran protes.
infopilar.id – Ratusan mahasiswa dan aktivis lingkungan hidup yang tergabung dalam Aliansi November Melawan mendatangi kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe. Mereka membawa satu gugatan besar: siapa yang bertanggung jawab atas semakin terdesaknya ruang hidup masyarakat di tengah ekspansi pertambangan dan konflik agraria yang tak kunjung terselesaikan.
Aksi demonstrasi tersebut bukan sekadar unjuk rasa. Massa mempertanyakan arah kebijakan pemerintah daerah dan nasional dalam mengelola sumber daya alam Maluku Utara yang dinilai semakin memberi ruang kepada kepentingan investasi, sementara persoalan masyarakat justru terus menumpuk.
Aliansi ini melibatkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Samurai, FMR, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), serta sejumlah elemen gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya.
Dalam aksi tersebut, mereka membongkar sejumlah persoalan yang dinilai memperlihatkan buruknya perlindungan terhadap masyarakat. Mulai dari ekspansi industri pertambangan, dugaan perampasan ruang hidup, konflik agraria di Desa Penu, Kabupaten Pulau Taliabu, persoalan masyarakat Pulau Banemo, hingga pemanggilan warga dan aktivis lingkungan oleh aparat kepolisian.
Bagi Aliansi November Melawan, persoalan tersebut tidak berdiri sendiri. Ada persoalan lebih mendasar yang perlu dijawab pemerintah: bagaimana nasib masyarakat ketika tanah, hutan, pesisir, dan pulau-pulau kecil semakin berada dalam tekanan kepentingan industri ekstraktif.
Salah satu sorotan utama dalam demonstrasi tersebut adalah besarnya alokasi lahan untuk kepentingan pertambangan di Maluku Utara.
Berdasarkan data yang disampaikan aliansi, sekitar 1,2 juta hektare lahan telah dialokasikan untuk aktivitas pertambangan melalui tiga kebijakan strategis nasional. Angka tersebut setara dengan sekitar 16 kali luas Jakarta atau 20 kali luas Singapura.
Besarnya alokasi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai daya dukung lingkungan dan masa depan masyarakat yang hidup di wilayah kepulauan.
Maluku Utara memiliki karakter geografis yang didominasi pulau-pulau kecil. Luas daratannya hanya sekitar 37 persen dari keseluruhan wilayah. Kondisi ini membuat tekanan terhadap ruang daratan, kawasan pesisir, hutan, dan sumber air menjadi persoalan yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Aliansi mempertanyakan bagaimana pemerintah menjamin keberlanjutan lingkungan jika ekspansi pertambangan terus mendapatkan ruang, sementara masyarakat adat, petani, nelayan, dan warga lokal masih harus berhadapan dengan konflik tanah, ancaman kerusakan lingkungan, serta ketidakpastian sumber penghidupan.
Persoalannya bukan semata-mata investasi. Namun, apakah keuntungan ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam sebanding dengan risiko sosial dan ekologis yang harus ditanggung masyarakat.
Persoalan lain yang disuarakan adalah dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat dan aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak atas ruang hidupnya.
Aliansi mengungkapkan sedikitnya sepuluh warga dilaporkan menerima surat panggilan kepolisian. Selain itu, dua staf WALHI juga disebut harus berhadapan dengan proses hukum.
Situasi tersebut memunculkan kritik terhadap pelaksanaan perlindungan hukum bagi masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup.
Perwakilan WALHI, Risdian Kayang, menegaskan perjuangan mempertahankan lingkungan hidup tidak semestinya berujung pada kriminalisasi.
Ia merujuk Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan.
Menurut Risdian, ketentuan tersebut semestinya menjadi landasan bagi aparat penegak hukum agar tidak menggunakan instrumen pidana maupun perdata untuk membungkam masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.
Risdian juga menyampaikan bahwa Forum Maluku Utara bersama elemen masyarakat di Indonesia telah menyepakati komitmen bahwa penanganan konflik agraria tidak boleh berujung pada kriminalisasi masyarakat.
Bagi aliansi, negara seharusnya hadir memberikan perlindungan, bukan justru menciptakan ketakutan bagi warga yang mempertahankan tanah dan lingkungan tempat mereka hidup.
Konflik agraria di Desa Penu, Kabupaten Pulau Taliabu, menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius dalam demonstrasi tersebut.
Aliansi menyoroti dugaan penyerobotan lahan dan pengrusakan tanaman milik warga yang dikaitkan dengan aktivitas perusahaan pertambangan PT Cakra Arif Bestari Makmur (CABM).
Persoalan ini juga telah dilaporkan kepada Polda Maluku Utara untuk dihentikan aktifitas pertambangan oleh pihak perusahaan.
Namun, menurut aliansi, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut serta langkah konkret aparat dalam memberikan perlindungan terhadap warga yang mengklaim memiliki hak atas tanah.
Selain konflik agraria di Penu, persoalan masyarakat Pulau Banemo juga menjadi sasaran kritik massa aksi.
Ketua BEM FISIP Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Asrul Umarama, dalam orasinya secara terbuka mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat Pulau Banemo dan sejumlah wilayah lainnya di Maluku Utara.
Asrul bahkan menyentil sikap Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang menurutnya belum menunjukkan langkah konkret untuk melihat dan menyelesaikan persoalan masyarakat di wilayah kepulauan.
“Ibu Sherly sibuk di Sofifi. Akan tetapi, masalah yang saat ini terjadi di Pulau Banemo dan sejumlah wilayah di Maluku Utara, dia tidak pernah turun untuk melihat atau menyelidiki masalah ini sampai selesai, kawan-kawan!” teriak Asrul di hadapan massa aksi.
Pernyataan tersebut menjadi kritik terhadap kepemimpinan pemerintah daerah yang dinilai belum cukup responsif terhadap persoalan masyarakat di wilayah kepulauan.
Aliansi menuntut pemerintah tidak hanya menjalankan pemerintahan dari pusat ibu kota provinsi, tetapi juga hadir langsung melihat persoalan yang dihadapi masyarakat di berbagai pulau. Mereka menginginkan penyelesaian konkret, bukan sekadar janji atau pernyataan politik.
Bahkan, massa mengancam akan menduduki kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan respons dan kepastian penyelesaian.
Kritik Aliansi November Melawan tidak berhenti pada pemerintah daerah. Mereka juga mengarahkan sorotan terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya arah pembangunan nasional dan pengelolaan sumber daya alam.
Dalam orasi lainnya, massa mengulas perkembangan sistem ekonomi dan sejarah masyarakat dengan merujuk pemikiran Darsono dalam bukunya Ekonomi Politik dan Aksi Revolusi.
Mereka menyinggung perubahan sistem masyarakat dari komunal primitif, perbudakan, feodalisme hingga kapitalisme sebagai bagian dari perubahan corak produksi dan penguasaan sumber daya ekonomi.
Perspektif tersebut digunakan untuk mengkritisi ketimpangan penguasaan sumber daya alam ketika kepentingan ekonomi dan investasi tidak berjalan beriringan dengan perlindungan hak-hak masyarakat.
Bagi aliansi, pembangunan tidak boleh hanya diukur berdasarkan besarnya investasi, nilai produksi tambang, atau kontribusi terhadap pendapatan negara.
Ada persoalan yang jauh lebih mendasar: siapa yang menikmati keuntungan dari kekayaan alam Maluku Utara, dan siapa yang harus menanggung kerusakan lingkungan serta kehilangan ruang hidup.
Mereka menilai masyarakat yang hidup di atas tanah dan pulau-pulau Maluku Utara memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempertahankan tanah, serta menentukan masa depan wilayahnya.
Aksi demonstrasi yang berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bahwa persoalan lingkungan dan agraria di Maluku Utara membutuhkan penyelesaian serius.
Aliansi November Melawan menegaskan bahwa ekspansi pertambangan, konflik agraria, dugaan kriminalisasi pejuang lingkungan, dan ketimpangan penguasaan sumber daya alam tidak boleh dibiarkan menjadi persoalan yang terus diwariskan kepada masyarakat.
Pemerintah dituntut tidak hanya berbicara tentang investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuktikan tanggung jawabnya dalam melindungi masyarakat.
Sebab, kekayaan alam Maluku Utara bukan semata-mata komoditas yang dapat dieksploitasi atas nama pembangunan. Ada hak masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan masa depan generasi mendatang yang harus dilindungi (tim/ip).
