infopilar.id – Ada yang lebih penting dari sekadar angka Rp19,8 miliar dalam dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Yakni, siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atas penggunaan uang negara tersebut?
Pertanyaan itu kembali mengarah kepada Suryani Antarani, mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pulau Morotai yang kini menduduki dua jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yakni Sekretaris BPKAD dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum, Kamis (05/11/2026).
Nama Suryani bukan muncul tanpa alasan. Ia sebelumnya telah diperiksa penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Maluku Utara terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2023–2024.
Namun, pemeriksaan tersebut belum menjawab pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat: sejauh mana penyidik menelusuri tanggung jawab pejabat yang ketika itu berada dalam lingkaran utama pengelolaan keuangan daerah.
Praktisi hukum Fajrun Hairun mendesak penyidik Tipikor Polda Maluku Utara tidak berhenti pada pemeriksaan administratif. Ia meminta konstruksi perkara diperjelas, termasuk menelusuri peran Suryani dan pejabat lain yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran.
Bahkan, Fajrun meminta penyidik mempertimbangkan penetapan tersangka apabila alat bukti telah memenuhi ketentuan hukum.
Menurut dia, posisi Suryani ketika anggaran tersebut dikelola tidak bisa dilepaskan dari pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Saat itu, Suryani menjabat Kepala BPKAD sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
“Desakan penetapan tersangka sangat beralasan karena saat itu Suryani menjabat sebagai Kepala BPKAD sekaligus KPA. Dia tentu memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran tersebut. Penyidik harus menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban penggunaan uang negara itu. Mengapa sampai sekarang status hukumnya belum diperjelas?” tegas Fajrun.
Persoalan semakin serius ketika menelusuri belanja makan dan minum pada BPKAD Kabupaten Pulau Morotai.
Berdasarkan data yang disampaikan Fajrun, anggaran makan dan minum pada 2023 mencapai Rp2,87 miliar. Angka itu meningkat menjadi Rp3,61 miliar pada 2024.
Besarnya belanja tersebut patut mendapat perhatian, terutama setelah muncul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 20.B/LHP/XIX.TER/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025, terdapat temuan belasan nota belanja yang diduga tidak sah dengan nilai mencapai Rp6,3 miliar selama periode 2023–2024.
Sejumlah transaksi bahkan disebut dibantah oleh pihak penyedia. Penyedia bahan bakar minyak (BBM), misalnya, tidak mengakui transaksi senilai Rp447.882.000.
Penyedia alat tulis kantor (ATK) juga membantah transaksi sebesar Rp2.065.718.000.
Sementara penyedia jasa makan dan minum disebut tidak mengakui penerimaan dana sebesar Rp324.900.000.
Penyidik perlu menguji kesesuaian antara dokumen pencairan, rekening penerima, bukti transaksi, keterangan penyedia, hingga pihak yang menikmati aliran dana.
Sebab, apabila dokumen pertanggungjawaban tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya, persoalannya bukan lagi sekadar kesalahan administrasi yang dapat diselesaikan melalui perbaikan laporan.
Ada dugaan penyimpangan yang harus diuji melalui proses hukum.
Fajrun menilai temuan BPK seharusnya menjadi pintu masuk untuk membongkar seluruh rantai pengelolaan anggaran BPKAD Morotai.
Menurut dia, penyidikan tidak boleh hanya berkutat pada staf administrasi, bendahara, atau penyedia barang dan jasa.
Pejabat yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, penganggaran, verifikasi, persetujuan, hingga pencairan harus ditelusuri berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
“Dokumen LHP BPK harus menjadi dasar bagi penyidik untuk mendalami siapa saja yang bertanggung jawab. Jangan sampai pihak-pihak yang memiliki kewenangan justru tidak tersentuh, sementara persoalan penggunaan uang negara semakin tidak jelas,” ujarnya.
Di sinilah penyidik dituntut bekerja lebih jauh. Tidak cukup hanya memeriksa siapa yang menandatangani dokumen, tetapi juga mengungkap apakah transaksi benar-benar terjadi, apakah barang atau jasa diterima, siapa penerima manfaat, dan ke mana uang negara mengalir.
Perkara dengan nilai anggaran yang mencapai Rp19,8 miliar itu membutuhkan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penyidikannya.
Jangan sampai perkara ini hanya menyisakan angka dalam laporan audit, sementara pertanggungjawaban penggunaan uang negara tidak pernah terungkap secara utuh. Publik tidak sedang meminta penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa bukti.
Publik menuntut kepastian bahwa setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan dugaan penyimpangan diperiksa secara objektif, tanpa memandang jabatan, kedudukan, ataupun kekuasaan.
Sebab, hukum tidak boleh berhenti pada mereka yang berada di lapisan bawah apabila bukti justru mengarah pada pengambilan keputusan di tingkat yang lebih tinggi.
Uang negara bukan milik pejabat. Jabatan bukan tameng dari pemeriksaan hukum. Dan laporan hasil pemeriksaan BPK tidak boleh berakhir menjadi dokumen yang hanya dibaca, tetapi tak pernah ditindaklanjuti secara tuntas.
Kini, Polda Maluku Utara harus menjawab satu pertanyaan besar: apakah penyidikan kasus anggaran Morotai benar-benar sedang membongkar seluruh rantai pertanggungjawaban, atau masih menyisakan bagian paling penting yang belum dijelaskan kepada publik.
Redaksi masih membuka ruang konfirmasi kepada Suryani Antarani dan seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai temuan BPK, proses pemeriksaan, serta tanggung jawab pengelolaan anggaran tersebut, (tim/ip).
