TALIABU, IP- Sengketa lahan di Desa Penu, Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, memasuki babak baru. Dugaan penyerobotan tanah, pengrusakan tanaman milik warga hingga munculnya klaim kepemilikan secara sepihak kini mendapat sorotan DPRD Kabupaten Pulau Taliabu.
DPRD mendesak Polda Maluku Utara tidak berhenti pada penanganan laporan warga. Aparat kepolisian diminta mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk menelusuri transaksi lahan dan aliran dana yang mencurigakan dalam proses penyelesaian ganti rugi, Sabtu (31/10/2026).
Dewan juga meminta aktivitas perusahaan tambang bijih besi PT Cakra Arif Bestari Makmur (PT CABM) dihentikan sementara sampai persoalan kepemilikan lahan dan hak-hak masyarakat memperoleh kejelasan hukum.
Anggota DPRD Pulau Taliabu dari Partai Hanura, DR (Cand). Siliwanus Tono Himalaya, SE. SH. MM. MA. MH. menilai dugaan penyerobotan lahan dan pengrusakan tanaman merupakan persoalan serius karena menyangkut hak kepemilikan serta sumber penghidupan masyarakat.
Menurut dia, tidak boleh ada pihak yang bertindak seolah-olah memiliki kewenangan mengambil alih tanah masyarakat tanpa dasar hukum dan penyelesaian hak yang jelas.
Persoalan ini mencuat setelah muncul polemik pembayaran ganti rugi lahan warga di Desa Penu. Salah satu yang dipersoalkan adalah lahan milik SM seluas kurang lebih 30 hektare yang disebut-sebut masuk dalam rencana penyelesaian pembayaran tahap ke-11.
Namun, proses penyelesaian tersebut justru diwarnai dugaan transaksi tidak wajar dan klaim kepemilikan tanah secara sepihak dengan mengatasnamakan sultan maupun leluhur tertentu.
Dugaan keterlibatan seseorang berinisial SM dalam sengkarut transaksi lahan dan aliran dana juga menjadi perhatian. Persoalan ini dinilai perlu dibuka secara terang agar tidak berkembang menjadi praktik yang merugikan pemilik tanah sebenarnya.
Tidak hanya mendesak kepolisian, DPRD Pulau Taliabu juga menyiapkan langkah politik dan pengawasan melalui rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing.
Siliwanus, yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Pulau Taliabu, mengatakan komisi teknis yang membidangi urusan perusahaan dan pertanahan akan memanggil sejumlah pihak untuk meminta penjelasan sekaligus mengurai persoalan tersebut.
Pihak-pihak yang direncanakan dipanggil antara lain Kepala Desa Penu, John Bugis, perwakilan pemilik lahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta manajemen PT CABM.
Hearing tersebut diharapkan dapat mengungkap duduk perkara kepemilikan tanah, proses pembayaran ganti rugi, hingga dugaan transaksi yang menyeret sejumlah nama.
Di sisi lain, persoalan ini tidak sekadar berhenti pada polemik pembayaran ganti rugi. Sejumlah warga yang mengaku sebagai pemilik sah lahan dilaporkan telah mendatangi Polda Maluku Utara untuk melaporkan dugaan penyerobotan tanah dan pengrusakan tanaman yang diduga dilakukan PT CABM.
Laporan tersebut disebut didukung dokumen kepemilikan berupa puluhan sertifikat tanah milik warga.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai dasar penguasaan lahan, proses pembebasan tanah, serta legalitas aktivitas perusahaan di atas bidang tanah yang masih dipersoalkan masyarakat. Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan lagi sekadar perselisihan administrasi atau keterlambatan pembayaran kompensasi. Ada dugaan perbuatan pidana yang harus diuji melalui proses hukum.
Karena itu, Polda Maluku Utara didesak menelusuri seluruh dokumen, memeriksa pihak-pihak yang disebut dalam sengkarut transaksi, serta memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak atas tanahnya.
Sementara itu, bagian eksternal PT CABM, Jumardin, yang dikonfirmasi terkait dugaan penyerobotan lahan, pengrusakan tanaman, serta polemik pembayaran ganti rugi, belum memberikan tanggapan.
Hingga berita ini diterbitkan, Jumardin belum memberikan komentar maupun merespons upaya konfirmasi wartawan.
Redaksi masih membuka ruang konfirmasi kepada seluruh pihak terkait guna memastikan keberimbangan informasi dan memperoleh penjelasan mengenai status hukum lahan serta aktivitas perusahaan di Desa Penu (tim/ip).
