JAKARTA, IP- Polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Dua lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), mengeluarkan putusan yang kembali menempatkan keabsahan dokumen pendidikan Gibran dalam sorotan.
Putusan MK dan MA tersebut memang memiliki objek serta konsekuensi hukum berbeda. Namun, keduanya sama-sama membuka persoalan serius mengenai dokumen pendidikan Gibran yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Pada Selasa, 6 Oktober 2026, MK dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam pertimbangan hukum MK ketika memeriksa gugatan yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran.
Hakim Konstitusi Adies Kadir menyampaikan, meskipun bukti mengenai kepemilikan ijazah atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan tidak ditemukan secara meyakinkan dalam persidangan, MK tidak memiliki dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden sebagaimana diminta para pemohon.
“Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon,” ujar Adies dalam sidang pengucapan putusan di Ruang Sidang Pleno MK.
Putusan itu memperlihatkan adanya persoalan pembuktian mengenai dokumen pendidikan yang menjadi dasar penyetaraan. Namun, MK tidak mengabulkan permohonan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran.
Persoalan semakin mengemuka setelah Mahkamah Agung pada Jumat, 30 Oktober 2026, mengabulkan seluruh permohonan kasasi yang diajukan HM Subhan.
Dalam putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan administrasi pencalonan pada Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan kasasi ini menjadi perkembangan penting dalam polemik dokumen pendidikan Gibran. Sebab, objek yang dipersoalkan bukan sekadar pengakuan terhadap riwayat pendidikan, melainkan legalitas surat keterangan penyetaraan yang digunakan dalam proses pencalonan.
Meski demikian, hingga berita ini ditulis, MA belum mengunggah salinan lengkap putusan tersebut. Karena itu, pertimbangan hukum, dasar pembatalan, serta konsekuensi administratif dari putusan tersebut masih perlu ditelusuri melalui dokumen resmi pengadilan.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, menilai putusan MA tersebut sejalan dengan putusan MK.
Melalui akun Instagram resminya pada Jumat, 30 Oktober 2026, Denny menyebut kedua putusan itu memperkuat persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran.
“Artinya, Mahkamah Agung sejalan dengan putusan MK, bahwa Gibran betul-betul tidak memenuhi syarat pendidikan,” tulis Denny.
Di tengah perkembangan tersebut, gugatan lain terkait dokumen pendidikan Gibran juga berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan yang diajukan Mercy Sihombing melalui kuasa hukumnya, Denny Indrayana, akhirnya dicabut pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Denny menyebut pencabutan gugatan dilakukan karena tidak adanya iktikad baik dari Direktur Jenderal Pendidikan Umum dan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menghadirkan bukti yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Menurut Denny, permintaan untuk menghadirkan dokumen tersebut telah berulang kali disampaikan, bahkan dalam persidangan telah diminta oleh ketua majelis hakim.
“Setelah berkali-kali diminta, bahkan oleh ketua majelis, tidak kunjung menghadirkan bukti apa pun yang menjadi dasar terbitnya suket,” tulis Denny.
Pencabutan gugatan tersebut membuat proses pembuktian dalam perkara PTUN tidak berlanjut melalui gugatan itu.
Namun, persoalan mengenai dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan tetap menjadi pertanyaan publik.
Menariknya, setelah gugatan PTUN dicabut, Gibran justru menyatakan siap membuka dokumen pendidikannya dalam persidangan. Pernyataan itu disampaikan Gibran seusai menunaikan salat Jumat di Masjid Jami Ar-Ridho, Jakarta Barat, Jumat, 30 Oktober 2026.
“Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian dan kami juga siap untuk buka-bukaan, ya tapi mau gimana lagi penggugatnya malah mundur,” kata Gibran sebagaimana dikutip Antara.
Kini, perhatian publik tertuju pada salinan lengkap putusan MA dan dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan tersebut.
Sebab, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut riwayat pendidikan seorang pejabat negara. Lebih jauh, perkara tersebut menyentuh prinsip keterbukaan, kepastian hukum, dan integritas persyaratan administrasi dalam proses demokrasi (tim/ip).
