infopilar.id – Aktivitas sejumlah akun media sosial yang menggunakan nama Sherly Tjoanda maupun Sherly Tjoanda Laos menjadi perhatian. Akun-akun dengan jumlah pengikut yang diklaim mencapai lebih dari 300 ribu itu mengunggah berbagai narasi pembelaan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan yang tidak sederhana. Mengapa akun-akun yang membawa nama seorang gubernur begitu aktif menyuarakan pembelaan terhadap Jokowi dan Gibran. Siapa yang mengendalikan akun tersebut. Dan apakah aktivitas itu sekadar ekspresi dukungan politik atau memiliki keterkaitan dengan jaringan komunikasi politik tertentu.
Persoalannya bukan pada hak seseorang untuk mendukung Jokowi maupun Gibran. Dukungan politik merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Namun, ketika identitas seorang kepala daerah digunakan oleh akun-akun berpengikut ratusan ribu, transparansi kepemilikan dan pengelolanya menjadi penting. Apalagi, Sherly Tjoanda saat ini menjabat Gubernur Maluku Utara.
Sorotan terhadap akun-akun tersebut menguat setelah Jokowi menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), sebagai saksi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya.
Dalam persidangan itu, Jokowi memperlihatkan dokumen ijazah pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga S-1 kepada majelis hakim dan pengunjung sidang.
Peristiwa tersebut kemudian menjadi perbincangan luas di ruang publik.
Di tengah polemik itu, sejumlah akun yang menggunakan nama Sherly Tjoanda mengunggah narasi pembelaan terhadap Jokowi.
Salah satu unggahan berbunyi:
“Pak Jokowi dengan tenang menunjukkan ijazah aslinya di persidangan, si Roy Suryo ketawa ngakak sampai kelihatan taringnya.”
Unggahan lainnya menyebut:
“Pak Jokowi telah memperlihatkan ijazah aslinya di depan Majelis Hakim, tapi masih banyak oknum-oknum yang tidak percaya.”
Bahkan, terdapat pula narasi singkat: “RI 02 koq di lawan.”
Penyebutan RI 02 dalam konteks tersebut merujuk pada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rangkaian unggahan itu memperlihatkan narasi dukungan terhadap Jokowi dan Gibran di tengah perdebatan politik nasional.
Jumlah pengikut yang besar bukan bukti autentisitas kepemilikan akun. Penggunaan nama pejabat publik juga tidak otomatis menunjukkan bahwa seluruh unggahan merupakan representasi sikap politik pejabat tersebut.
Nama Jokowi dan Gibran tidak bisa dilepaskan dari konfigurasi kekuasaan pemerintahan nasional saat ini. Gibran merupakan Wakil Presiden yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara Jokowi merupakan mantan presiden yang masih menjadi figur penting dalam percakapan politik nasional.
Karena itu, narasi pembelaan terhadap keduanya melalui akun yang menggunakan nama seorang gubernur menarik untuk ditelusuri.
Belum ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa aktivitas akun tersebut merupakan bagian dari operasi politik tertentu. Namun, identitas pengelola, pola unggahan, dan kemungkinan hubungan antarakun patut diperiksa.
Dalam politik modern, media sosial bukan sekadar ruang menyampaikan pendapat. Platform tersebut juga menjadi sarana membangun persepsi, mengonsolidasikan dukungan, dan memengaruhi percakapan publik.
Nama Sherly Tjoanda memiliki perjalanan politik yang tidak terpisahkan dari mendiang suaminya, Benny Laos.
Relasi politik keluarga tersebut dengan sejumlah tokoh nasional pada masa pemerintahan Jokowi menjadi bagian dari dinamika politik yang menarik ditelusuri.
Kini, setelah Sherly menduduki kursi Gubernur Maluku Utara, aktivitas akun-akun yang membawa namanya kembali memunculkan pertanyaan tentang hubungan politik dan jaringan komunikasi di tingkat nasional.
Istilah Geng Solo selama ini digunakan dalam percakapan politik untuk menggambarkan lingkaran tokoh yang memiliki kedekatan dengan Jokowi.
Namun, kedekatan seseorang dengan Jokowi tidak otomatis membuktikan bahwa orang tersebut merupakan bagian dari kelompok tertentu.
Demikian pula, dukungan terhadap Jokowi dan Gibran tidak serta-merta berarti berseberangan dengan Prabowo.
Tetapi publik tentu berkepentingan mengetahui bagaimana seorang gubernur menempatkan dirinya dalam konfigurasi politik nasional, terutama ketika nama dan identitasnya muncul dalam narasi dukungan terhadap figur-figur politik di tingkat pusat.
Sorotan terhadap Sherly sebelumnya juga muncul ketika Presiden Prabowo Subianto menyapanya dalam acara peluncuran 11 proyek hilirisasi dan ekspor perdana baterai kendaraan listrik di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Kamis (8/10/2026).
“Gubernur Maluku Utara, Saudari Sherly Tjoanda,” ujar Prabowo dari podium.
Sherly yang berada di antara tamu undangan berdiri memberikan hormat kepada Presiden. Tepuk tangan hadirin terdengar riuh.
Prabowo kemudian melontarkan komentar spontan. “Kok tepuk tangannya paling keras? Pemilu masih lama.”
Pernyataan tersebut memunculkan perhatian karena membawa suasana acara pemerintahan ke dalam percakapan politik. Namun, tidak ada dasar yang cukup untuk menafsirkan komentar itu sebagai teguran politik terhadap Sherly.
Justru yang menarik adalah bagaimana posisi Sherly dalam hubungan politik antara pemerintahan Prabowo-Gibran dan jaringan politik Jokowi.
Persoalan ini menjadi semakin penting karena Maluku Utara merupakan salah satu wilayah strategis dalam agenda hilirisasi nasional. Kepentingan investasi, pertambangan nikel, lingkungan hidup, pertanahan, dan kesejahteraan masyarakat membutuhkan kepemimpinan daerah yang transparan serta akuntabel.
Karena itu, hubungan gubernur dengan berbagai lingkaran kekuasaan nasional perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik.
Masyarakat berhak mengetahui apakah komunikasi politik seorang gubernur berlangsung secara terbuka dan apakah terdapat kepentingan tertentu yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan pemerintahan daerah.
Jangan sampai perdebatan mengenai siapa yang dekat dengan Jokowi, siapa yang mendukung Gibran, atau siapa yang berada dalam lingkaran Prabowo justru menutupi persoalan yang lebih mendasar: bagaimana kepentingan masyarakat Maluku Utara diperjuangkan.
Persoalannya bukan sekadar siapa membela Jokowi dan Gibran. Persoalan yang lebih besar adalah siapa yang mengendalikan narasi, siapa yang berada di belakang akun-akun tersebut, dan apakah terdapat hubungan antara aktivitas media sosial itu dengan jaringan kekuasaan politik di Maluku Utara.
Redaksi masih membuka ruang konfirmasi kepada Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, termasuk mengenai kepemilikan akun-akun tersebut, pihak yang mengelolanya, narasi dukungan terhadap Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta posisi politiknya dalam pemerintahan Prabowo-Gibran (ewis).
