infopilar.id – Peta politik Kota Ternate mulai memperlihatkan perubahan arah. Di tengah menguatnya posisi Nasri Abubakar setelah terpilih secara aklamasi memimpin Partai Demokrat Maluku Utara, muncul dinamika lain di tubuh Partai Golkar yang memunculkan tanda tanya mengenai konfigurasi kekuatan politik menjelang Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Ternate.
Nama Rizal Marasaoly mulai masuk dalam percakapan politik. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate itu dikaitkan dengan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Ternate terpilih, Ardian Idhan.
Kedekatan keduanya menjadi perhatian karena Ardian baru saja memperoleh mandat memimpin Golkar Kota Ternate melalui Musyawarah Daerah (Musda) VII pada Oktober 2026. Dalam forum tersebut, Ardian mengantongi 10 dari 13 suara sah.
Kemenangan itu bukan sekadar pergantian kepemimpinan organisasi. Golkar merupakan salah satu kekuatan politik yang memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kontestasi politik di Kota Ternate.
Di sisi lain, Rizal bukan figur yang sepenuhnya asing dalam lingkungan organisasi keluarga besar Golkar. Pada Juli 2025, ia resmi menduduki jabatan Ketua Dewan Penasihat Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Kota Ternate.
Kosgoro 1957 merupakan salah satu organisasi pendiri Partai Golkar. Posisi Rizal di organisasi tersebut menjadi salah satu latar belakang yang membuat namanya kembali dikaitkan dengan dinamika internal Golkar.
Rumor yang berkembang menyebutkan Ardian memiliki kedekatan dengan Rizal. Namun, sejauh ini hubungan tersebut belum dapat dimaknai sebagai kesepakatan politik ataupun jaminan dukungan Golkar terhadap kepentingan politik Rizal.
Meski demikian, kemunculan rumor tersebut menarik dicermati. Sebab, perubahan kepemimpinan partai menjelang kontestasi politik selalu membuka ruang bagi terbentuknya komunikasi, penjajakan, dan konsolidasi kekuatan baru.
Pertanyaannya, apakah Golkar di bawah kepemimpinan Ardian berpotensi menjadi salah satu pintu politik bagi Rizal menuju Pilwako Ternate?
Jika kemungkinan itu benar-benar berkembang, peta persaingan politik Ternate bisa menjadi lebih kompleks. Demokrat kini dipimpin Nasri, sementara Golkar berada di bawah kendali Ardian. Dua partai dengan kekuatan politik berbeda kini memasuki babak konsolidasi baru.
Situasi ini juga memunculkan pertanyaan mengenai posisi Nasri dan Rizal. Keduanya berada dalam lingkungan pemerintahan Kota Ternate, tetapi dinamika politik partai berpotensi membawa kepentingan masing-masing ke arah yang berbeda.
Apakah hubungan profesional di lingkungan pemerintahan tetap terjaga ketika masing-masing figur mulai diperhitungkan dalam konfigurasi politik menjelang Pilwako.
Di sinilah pentingnya membaca arah komunikasi politik para aktor. Sebab, pertarungan menuju kursi wali kota tidak hanya ditentukan oleh popularitas figur, tetapi juga kemampuan membangun koalisi, memperoleh dukungan partai, dan mengonsolidasikan jaringan politik.
Namun, kedekatan personal tidak otomatis menjadi dukungan institusional. Ardian tetap memiliki tanggung jawab menjalankan mekanisme organisasi Golkar, sementara keputusan pencalonan harus melalui ketentuan dan proses internal partai.
Kini perhatian tertuju kepada tiga figur: Nasri dengan Demokrat, Ardian dengan Golkar, dan Rizal dengan kemungkinan langkah politiknya sendiri.
Apakah perubahan kepemimpinan partai ini hanya dinamika organisasi biasa, atau justru menjadi awal terbentuknya poros politik baru di Ternate.
Jawabannya belum terlihat. Tetapi satu hal mulai menarik perhatian: perebutan pengaruh menuju Pilwako Ternate tampaknya tidak lagi hanya berkutat pada nama-nama calon, melainkan juga siapa yang mengendalikan mesin partai dan ke mana arah dukungannya (ewis).
