TEL AVIV, IP- Peta politik Israel memasuki babak penentuan. Pemungutan suara pemilihan parlemen pada 27 Oktober 2026 berlangsung ketika masa depan politik Netanyahu menjadi tanda tanya. Tingkat partisipasi pemilih yang dilaporkan mencapai rekor tertinggi sejak 1977 semakin menyoroti besarnya pertaruhan dalam pemilu kali ini.
Kekuasaan Benjamin Netanyahu menghadapi ujian politik yang semakin berat. Di tengah perang berkepanjangan, krisis kepercayaan publik, tekanan ekonomi, dan kegagalan memenuhi sejumlah target militer, mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Gadi Eisenkot, muncul sebagai salah satu penantang utama di jantung kekuasaan yang mengancam dominasi politik sang perdana menteri, Rabu (28/10/2026).
Pemilihan umum parlemen Israel menjadi pertaruhan besar bagi Netanyahu, pemimpin yang telah mendominasi politik Israel selama bertahun-tahun. Perang di Gaza, konflik dengan Lebanon dan Iran, serta polemik mengenai penanganan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terus membayangi pemerintahannya.
Di tengah situasi itu, Eisenkot menawarkan alternatif kepemimpinan dengan modal pengalaman militer dan kritik tajam terhadap strategi Netanyahu. Pertarungan keduanya bukan sekadar perebutan kursi parlemen, melainkan juga pertarungan mengenai siapa yang paling layak menentukan arah keamanan dan politik Israel berikutnya.
Eisenkot Menyerang dari Dalam Lingkaran Kekuasaan
Netanyahu masih mengandalkan Partai Likud dan dukungan koalisi sayap kanan untuk mempertahankan kekuasaannya. Di antara sekutunya terdapat Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, tokoh sayap kanan garis keras yang selama ini mendorong kebijakan keamanan kontroversial.
Namun, pengalaman militer dan dukungan politik yang dimiliki Netanyahu tidak serta-merta menghapus persoalan yang membelit pemerintahannya. Serangan 7 Oktober 2023 membuka luka besar dalam sistem keamanan Israel sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan pemerintah mencegah ancaman terhadap negaranya sendiri.
Perang yang berkepanjangan juga memunculkan pertanyaan lain: sejauh mana operasi militer Israel mampu mencapai tujuan strategis. Di sinilah Eisenkot berusaha membangun kekuatan politiknya.
Mantan kepala staf militer tersebut pernah bergabung dalam kabinet perang darurat Israel sebelum akhirnya mengundurkan diri. Ia kemudian melontarkan kritik terhadap kepemimpinan Netanyahu, terutama karena dinilai tidak memiliki strategi jangka panjang yang jelas untuk mengakhiri perang dan menentukan masa depan wilayah yang terdampak konflik.
Dalam persaingan politik, pengalaman Eisenkot di lingkungan militer menjadi modal penting. Namun, tantangan terbesarnya adalah meyakinkan pemilih bahwa pergantian pemimpin dapat menghasilkan perubahan nyata, bukan sekadar mengganti figur di puncak kekuasaan.
Catatan redaksi: Angka survei yang menyebut Eisenkot berpotensi memperoleh 38 kursi parlemen, berbanding 35 kursi untuk Likud.
Kemarahan Publik Tak Selalu Berarti Menginginkan Perdamaian
Ketidakpuasan terhadap Netanyahu tidak otomatis menunjukkan perubahan sikap masyarakat Israel terhadap Palestina.
Pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman, sebagaimana dikutip dalam program SINDO Prime, menilai kekecewaan sebagian masyarakat Israel berkaitan dengan hasil perang, tekanan ekonomi, serta konsekuensi konflik regional yang semakin luas.
Menurut Dina, persoalan yang dihadapi Netanyahu tidak hanya menyangkut lamanya perang, tetapi juga kemampuan pemerintah mencapai tujuan militernya dan melindungi masyarakat Israel dari ancaman serangan balasan.
Kritik tersebut memperlihatkan paradoks politik Israel. Seorang pemimpin dapat kehilangan dukungan bukan karena masyarakat menolak perang, melainkan karena sebagian pemilih menilai perang yang dijalankan pemerintah tidak menghasilkan kemenangan sebagaimana dijanjikan.
Dalam konteks ini, Eisenkot menghadapi peluang sekaligus risiko. Latar belakang militernya dapat menjadi daya tarik bagi pemilih yang menginginkan kepemimpinan keamanan yang dianggap lebih kompeten. Namun, pengalaman tersebut tidak dengan sendirinya menjamin bahwa pemerintahannya kelak akan mengambil pendekatan yang lebih lunak terhadap Palestina.
Eisenkot juga pernah melontarkan kritik keras terhadap Netanyahu. Ia menuduh perdana menteri tersebut hidup dalam dunia khayalan dan membangun narasi ancaman, termasuk mengenai program nuklir Iran, untuk kepentingan politiknya.
Pernyataan itu menempatkan Eisenkot sebagai penantang yang tidak hanya mempersoalkan hasil kebijakan Netanyahu, tetapi juga mempertanyakan cara sang perdana menteri membangun legitimasi politiknya.
Harga Perang Melampaui Medan Pertempuran
Di luar pertarungan politik, konflik regional telah meninggalkan kerusakan besar dan menimbulkan beban rekonstruksi yang berat.
Di Gaza, kehancuran rumah tinggal, fasilitas kesehatan, jaringan air, dan infrastruktur dasar telah memperparah krisis kemanusiaan. Pembangunan kembali wilayah tersebut membutuhkan dana besar dan waktu panjang, sementara kebutuhan dasar penduduk masih mendesak.
Di Lebanon, serangan dan pertempuran juga merusak permukiman serta fasilitas publik. Sementara itu, ketegangan dengan Iran memperluas risiko terhadap infrastruktur energi dan stabilitas kawasan.
Bagi Netanyahu, konsekuensi konflik tersebut bukan semata persoalan militer. Dampaknya juga menyentuh perekonomian, hubungan luar negeri, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Di sisi lain, pergantian kepemimpinan belum tentu mengubah arah konflik secara mendasar. Dukungan koalisi, kepentingan keamanan, serta persaingan politik domestik dapat membatasi ruang gerak pemimpin baru.
Bayang-Bayang ICC dan Persoalan Hukum Netanyahu
Tekanan terhadap Netanyahu juga datang dari jalur hukum internasional. Pada 21 November 2024, Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu terkait dugaan kejahatan dalam konflik di Gaza. Surat perintah tersebut menambah tekanan diplomatik terhadap pemerintah Israel.
Netanyahu juga menghadapi perkara korupsi di dalam negeri. Persoalan hukum itu menjadi bagian dari kontroversi yang terus membayangi karier politiknya.
Meski demikian, persoalan hukum tidak otomatis menentukan hasil pemilu. Dukungan politik, konfigurasi koalisi, serta kemampuan partai-partai membentuk pemerintahan tetap menjadi faktor penting dalam sistem parlementer Israel.
Karena itu, tantangan Eisenkot bukan hanya mengalahkan Netanyahu dalam perolehan suara atau kursi parlemen. Ia juga harus membangun dukungan yang cukup untuk membentuk pemerintahan dan menjalankan agenda politiknya.
Pergantian Pemimpin, Belum Tentu Pergantian Arah
Kemunculan Eisenkot membuka babak baru dalam persaingan politik Israel. Namun, pertanyaan mendasarnya tetap sama: apakah pergantian pemimpin akan mengubah kebijakan Israel terhadap Palestina, atau hanya mengganti cara pemerintah menjalankan strategi yang sama.
Pengalaman militer Eisenkot tidak serta-merta menjadikannya tokoh perdamaian. Seperti Netanyahu, ia memiliki latar belakang keamanan yang kuat. Perbedaan keduanya perlu dinilai melalui program politik, sikap terhadap perang, dan kebijakan konkret terhadap masa depan Palestina.
Bagi masyarakat Palestina, pergantian pemerintahan Israel baru akan berarti jika diikuti perubahan nyata yang mengurangi kekerasan, melindungi warga sipil, membuka akses bantuan kemanusiaan, dan memberikan jalan bagi penyelesaian politik yang adil.
Pertarungan Eisenkot dan Netanyahu pada akhirnya bukan hanya soal siapa yang menguasai parlemen Israel. Pertaruhan yang lebih besar adalah apakah krisis kepercayaan akan melahirkan perubahan kebijakan atau sekadar pergantian wajah di pusat kekuasaan (tim/ip).
