PT PRM mengklaim pekerjaan senilai lebih dari Rp3,8 miliar telah diopname, tetapi pengesahan progres dan pencairan termin III belum terealisasi. Dua kali teguran tertulis disebut belum mendapat tanggapan.
TERNATE, IP- Pelaksanaan proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, terseret persoalan pengesahan progres pekerjaan. PT PRM mendesak HK-MAP KSO segera menandatangani berita acara progres sebesar 53,37 persen atau menyampaikan keberatan teknis secara tertulis.
PT PRM menyatakan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan di lapangan. Hasil opname atau pemeriksaan progres pekerjaan juga disebut telah diserahkan oleh pihak HK-MAP KSO. Namun, menurut PT PRM, hingga 24 Oktober 2026, berita acara itu belum ditandatangani dan belum ada keberatan teknis tertulis yang disampaikan.
Persoalan tersebut berdampak pada pencairan pembayaran termin III yang hingga kini belum terealisasi. PT PRM juga mengklaim telah dua kali mengirimkan teguran tertulis, tetapi belum memperoleh tanggapan.
Persoalan ini menjadi penting karena menyangkut kepastian pembayaran atas pekerjaan yang diklaim telah dilaksanakan. Di sisi lain, pengesahan progres proyek tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, dokumen kontrak, serta prosedur administrasi yang berlaku.
Pekerjaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Kontrak Nomor HK-MAP.KSO/SA.028/SPP/028/ADD.I/IV/2026 antara HK-MAP KSO dan PT PRM, dengan nilai pekerjaan lebih dari Rp3 miliar.
Project Manager PT PRM, Diana, menegaskan pihaknya tidak meminta pengesahan atas pekerjaan yang belum dilakukan. Ia meminta HK-MAP KSO memberikan kepastian atas hasil opname yang, menurut dia, diserahkan oleh pihak HK sendiri.
“Kami tidak meminta lebih dari yang sudah dikerjakan di lapangan. Hasil opname itu diserahkan HK sendiri. Kami hanya meminta HK menandatanganinya, atau menyampaikan keberatan teknisnya secara tertulis agar persoalan ini bisa diselesaikan bersama,” ujar Diana.
Bagi PT PRM, persoalan tersebut tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan yang dapat diuji. Jika terdapat perbedaan perhitungan atau ketidaksesuaian teknis, perusahaan meminta hal itu disampaikan secara resmi agar dapat dibahas berdasarkan bukti dan ketentuan kontrak.
Dua Kali Teguran, PT PRM Siapkan Langkah Hukum
Kuasa hukum Diana dari pihak PT PRM, Julfandi Gani, S.H., menilai pengesahan progres pekerjaan perlu memperoleh kepastian. Ia menegaskan kliennya siap menempuh mekanisme penyelesaian sengketa apabila persoalan tersebut tidak ditindaklanjuti.
“Secara hukum, pengesahan atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan dibuktikan lewat opname yang diserahkan HK sendiri tidak seharusnya ditahan tanpa alasan teknis yang jelas dan tertulis. Pelaksanaan kontrak wajib berlandaskan itikad baik. Kami mendorong HK segera memberi kepastian,” kata Julfandi.
Ia menyatakan PT PRM tetap mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah sebagaimana mekanisme yang diatur dalam kontrak. Namun, jika tidak ada tindak lanjut, pihaknya membuka kemungkinan menempuh tahapan penyelesaian sengketa dengan menggunakan seluruh hak hukum kliennya, termasuk mengajukan tuntutan ganti kerugian apabila terdapat dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sikap tersebut menunjukkan PT. PRM menginginkan persoalan ini tidak berhenti pada korespondensi dan teguran tertulis. Perusahaan meminta adanya keputusan yang jelas, baik berupa penandatanganan berita acara maupun penjelasan tertulis mengenai bagian pekerjaan yang dipersoalkan.
Meski demikian, alasan HK-MAP KSO belum menandatangani berita acara tersebut belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang disampaikan PT PRM. Karena itu, diperlukan klarifikasi dari pihak HK-MAP KSO untuk mengetahui apakah terdapat persoalan teknis, administrasi, atau perbedaan perhitungan progres pekerjaan.
PPK Diminta Turun Tangan
PT PRM juga meminta perhatian dan fasilitasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Maluku Utara agar persoalan pengesahan progres tidak berlarut-larut.
Keterlibatan PPK dinilai penting untuk membantu memastikan pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat di Halmahera Barat berjalan sesuai kontrak, dengan tetap memperhatikan ketentuan administrasi dan mekanisme pembayaran yang berlaku.
PT PRM menyatakan tetap menghormati hubungan kerja dengan HK-MAP KSO dan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Perusahaan juga membuka ruang bagi seluruh pihak terkait untuk memberikan klarifikasi.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak HK-MAP KSO mengenai alasan belum ditandatanganinya berita acara progres 53,37 persen tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi HK-MAP KSO maupun PPK Maluku Utara guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Halmahera Barat ini (tim/ip).
