TERNATE, IP- Proyek pembangunan sabodam di Kelurahan Sasa, Jambula, dan Rua, Kota Ternate, kini dibayangi dugaan penggunaan material batuan dari tambang tanpa izin. Di tengah sorotan terhadap legalitas pasokan batu dan pasir untuk proyek pemerintah itu, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara, Ruslan Rizal, belum memberikan penjelasan yang memastikan dari mana material proyek tersebut berasal dan apakah sumbernya mengantongi izin.
Alih-alih menjelaskan dokumen legalitas pemasok, Ruslan justru mempertanyakan keberadaan pengusaha galian C berizin di Kota Ternate dan membandingkan proyek BWS dengan proyek-proyek lain.
Pernyataan itu disampaikan melalui pesan WhatsApp kepada wartawan pada Jumat, 23 Oktober 2026, ketika dikonfirmasi mengenai dugaan penggunaan material tambang ilegal.
“Adooh kalau ngn tanya dasar hukum jangan cuman Kamari di BWS tarada, pembangunan yang lain juga banyak di kota Ternate nih. Coba ente tanya di dorang lagi,” kata Ruslan.
Ruslan, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OP2 BWS Maluku Utara, juga menyatakan bahwa penyedia jasa membeli material untuk pekerjaan konstruksi, bukan mengambilnya secara gratis.
“Penyedia pake (pakai) material itu beli, bukan gratis,” ujarnya.
Namun, persoalan yang dipertanyakan bukan sekadar apakah material itu dibeli atau diperoleh secara cuma-cuma. Persoalan utamanya adalah apakah batu dan pasir tersebut berasal dari sumber tambang yang sah, serta apakah dokumen legalitasnya telah diperiksa sebelum material digunakan dalam proyek yang dibiayai negara.
Transaksi jual-beli tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa material tambang berasal dari sumber yang legal.
Karena itu, penjelasan mengenai pemasok, lokasi pengambilan material, dan dokumen perizinan menjadi penting untuk menguji dugaan tersebut.
Ruslan bahkan balik mempertanyakan lokasi pengusaha galian C yang memiliki izin resmi di Kota Ternate.
“Makanya saya mau tanya, di Kota Ternate ini pengusaha galian C yang berizin ada di mana?” katanya.
Pernyataan tersebut belum menjawab pertanyaan mendasar mengenai sumber material yang digunakan dalam proyek sabodam di Sasa, Jambula, dan Rua.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan kelalaian pengawasan apabila material ilegal digunakan dalam proyek BWS Maluku Utara, Ruslan menjawab singkat.
“Heii bicara lalai kecuali ada solusi,” ucapnya.
Jawaban itu menyisakan pertanyaan tentang mekanisme pengawasan yang diterapkan satuan kerja terhadap rantai pasokan material konstruksi.
Dalih bahwa pengadaan material merupakan urusan penyedia jasa perlu diuji berdasarkan pembagian tanggung jawab dalam kontrak dan ketentuan pengadaan pemerintah.
Kontraktor memang bertanggung jawab atas pengadaan material sesuai kontrak. Namun, pernyataan tersebut tidak serta-merta mengakhiri persoalan apabila muncul dugaan bahwa material yang digunakan berasal dari kegiatan pertambangan tanpa izin.
Dalam perkara ini, penelusuran perlu diarahkan pada dokumen pengadaan, identitas pemasok, bukti transaksi, lokasi tambang, serta perizinan yang menjadi dasar pengambilan batu dan pasir.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran, aparat penegak hukum dan instansi pengawas perlu menelusuri pihak-pihak yang terlibat sesuai peran dan bukti yang ditemukan. Sebaliknya, apabila material tersebut berasal dari sumber berizin, dokumen pendukung dapat menjadi dasar untuk menjernihkan dugaan yang berkembang.
Ancaman Pidana Menanti Jika Pelanggaran Terbukti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur sanksi terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin.
Pasal 158 mengatur ancaman pidana bagi pihak yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dipersyaratkan undang-undang. Sementara itu, Pasal 161 mengatur sanksi terhadap pihak yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, mengangkut, maupun menjual mineral atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang izin yang dipersyaratkan.
Di sisi pengadaan, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga menjadi bagian dari kerangka hukum yang perlu diperiksa dalam menilai pelaksanaan kontrak proyek pemerintah. Adapun ketentuan teknis dan perizinan material harus ditelaah sesuai jenis material serta aturan yang berlaku.
Penggunaan material yang tidak memenuhi persyaratan legalitas juga menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap spesifikasi teknis dan sistem pengendalian mutu proyek. Meski demikian, dampaknya terhadap kualitas bangunan harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis, bukan diasumsikan semata-mata dari dugaan pelanggaran perizinan.
Sorotan terhadap proyek sabodam di tiga kelurahan tersebut kini bermuara pada kebutuhan akan transparansi. BWS Maluku Utara perlu memberikan penjelasan mengenai asal material yang digunakan, identitas pemasok, dokumen perizinan sumber material, serta mekanisme pemeriksaan yang diterapkan dalam pelaksanaan proyek.
Aparat penegak hukum juga dapat menelusuri dugaan tersebut apabila ditemukan indikasi awal yang cukup, termasuk dengan memeriksa dokumen pengadaan dan mencocokkannya dengan lokasi tambang yang memasok material.
Redaksi masih membuka ruang konfirmasi kepada Ruslan Rizal, BWS Maluku Utara, kontraktor pelaksana, dan seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai legalitas sumber material proyek sabodam di Kelurahan Sasa, Jambula, dan Rua (tim/ip).
