SOFIFI, IP- Pengelolaan belanja pegawai Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali menjadi sorotan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pembayaran gaji dan tunjangan kepada aparatur sipil negara (ASN) yang telah meninggal dunia, memasuki masa pensiun, hingga pindah tugas ke pemerintah kabupaten/kota.
Akibat persoalan administrasi dan lemahnya koordinasi antarinstansi tersebut, pembayaran belanja pegawai yang tidak semestinya dibebankan kepada Pemprov Maluku Utara mencapai sekitar Rp580 juta.
Temuan ini menyingkap persoalan mendasar dalam tata kelola penggajian aparatur di lingkungan pemerintah provinsi. Data kepegawaian, penerbitan surat penghentian pembayaran, dan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah belum berjalan sebagaimana mestinya.
Temuan tersebut tertuang dalam dokumen BPK Perwakilan Maluku Utara Nomor 12.A/T/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.01.05/2026 tertanggal 26 Mei 2026.
BPK mencatat tiga persoalan utama: kelebihan pembayaran gaji ASN yang meninggal dunia, pembayaran gaji setelah pegawai pensiun, serta pembayaran gaji dan tunjangan kepada ASN yang telah pindah ke instansi pemerintah kabupaten/kota.
Dalam pemeriksaan pembayaran gaji pokok ASN yang meninggal dunia, BPK menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp10.658.500.
Berdasarkan perbandingan data pegawai yang meninggal dunia sepanjang 2025 dengan daftar pembayaran gaji Januari hingga Desember tahun yang sama, terdapat 17 pegawai yang menerima pembayaran gaji melampaui batas empat kali gaji.
“Hasil pemeriksaan dengan membandingkan data pegawai yang meninggal dunia pada 2025 dan daftar pembayaran gaji Januari hingga Desember 2025 terdapat 17 pegawai yang menerima pembayaran gaji melebihi batas empat kali gaji,” tulis BPK dalam laporan pemeriksaannya.
BPK mencatat, ahli waris dari 15 pegawai telah mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas daerah. Namun, pengembalian tersebut belum tuntas karena masih terdapat dua pegawai yang kelebihan pembayaran gajinya belum dikembalikan.
Keduanya berasal dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp4.666.600 serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.991.900. Total dana yang belum dikembalikan mencapai Rp10.658.500.
BPK mengungkapkan, persoalan tersebut antara lain terjadi karena ahli waris terlambat mengurus administrasi ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD), termasuk akta kematian yang menjadi persyaratan penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP).
Keterlambatan pengurusan dokumen itu menyebabkan penghentian pembayaran gaji tidak segera dilakukan.
Namun, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut keterlambatan administrasi ahli waris. Temuan tersebut juga menyoroti pentingnya mekanisme pemutakhiran data pegawai dan pengawasan pembayaran gaji agar hak keuangan ASN yang telah meninggal dunia tidak terus dibayarkan tanpa dasar yang semestinya.
Persoalan serupa ditemukan BPK pada pembayaran gaji pokok ASN yang telah memasuki masa pensiun. BPK mencatat kelebihan pembayaran kepada 15 ASN yang pembayaran gajinya melampaui batas waktu sesuai tanggal mulai terhitung (TMT) dalam surat keputusan pensiun.
Dari jumlah tersebut, 10 ASN telah mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas daerah. Sementara lima ASN lainnya masih menyisakan kelebihan pembayaran sebesar Rp55.607.600.
Rinciannya, tiga pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing mengalami kelebihan pembayaran sebesar Rp4.604.300, Rp25.106.800, dan Rp5.675.000.
Selanjutnya, satu pegawai pada Dinas Sosial mengalami kelebihan pembayaran Rp9.685.800. Adapun satu pegawai pada RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie tercatat mengalami kelebihan pembayaran sebesar Rp10.535.700.
Berdasarkan konfirmasi kepada bendahara gaji, BPK menemukan bahwa kelebihan pembayaran terjadi karena ASN yang bersangkutan tidak segera mendaftarkan surat keputusan pensiun kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk penerbitan SKPP.
Selain itu, organisasi perangkat daerah terkait tidak menyampaikan pemberitahuan kepada BPKAD mengenai ASN yang akan memasuki masa pensiun.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya celah dalam koordinasi pengelolaan kepegawaian dan keuangan. Ketika status pegawai berubah, proses penghentian pembayaran gaji tidak berjalan tepat waktu sehingga berpotensi membebani anggaran daerah.
Temuan terbesar BPK berkaitan dengan pembayaran gaji pokok dan tunjangan kepada ASN yang telah pindah tugas dari lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara ke pemerintah kabupaten/kota.
BPK mencatat pembayaran gaji dan tunjangan kepada 33 ASN yang telah mutasi ke pemerintah kabupaten/kota di Maluku Utara mencapai Rp513.855.771.
Dalam uraian hasil pemeriksaan, BPK juga menyebut nilai pembebanan belanja pegawai sebesar Rp513.885.771 yang seharusnya menjadi tanggungan instansi tujuan apabila tidak terjadi keterlambatan penerbitan SKPP.
Terdapat selisih pencatatan sebesar Rp30.000 antara kedua angka tersebut. Perbedaan ini perlu diperjelas agar nilai akhir kelebihan pembayaran dapat dipastikan secara akurat.
BPK menjelaskan, keterlambatan penghentian pembayaran terjadi karena SKPP diterbitkan setelah TMT dalam surat keputusan mutasi.
Akibatnya, gaji dan tunjangan ASN yang telah berpindah tugas masih dibebankan pada keuangan Pemprov Maluku Utara, meskipun para pegawai tersebut telah beralih ke instansi pemerintah kabupaten/kota.
Lebih jauh, pemeriksaan terhadap dokumen pembayaran gaji pada instansi tujuan mutasi menunjukkan bahwa pembayaran gaji oleh instansi tujuan kepada ASN yang telah pindah tugas tersebut belum dilakukan.
Temuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan pengendalian administrasi penggajian di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Perubahan status kepegawaian yang seharusnya diikuti penyesuaian pembebanan anggaran ternyata tidak segera ditindaklanjuti melalui penerbitan dokumen penghentian pembayaran.
Dengan nilai lebih dari Rp513 juta, persoalan mutasi ASN menjadi komponen terbesar dalam temuan BPK terkait belanja pegawai tersebut.
BPK Soroti Kepatuhan terhadap Aturan
BPK menilai kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2018.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pengelolaan belanja pegawai tidak hanya berkaitan dengan keterlambatan administrasi, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan dan kepegawaian.
Ketepatan data pegawai, kecepatan penerbitan SKPP, serta koordinasi antara BKD, BPKAD, dan masing-masing organisasi perangkat daerah menjadi bagian penting untuk memastikan pembayaran gaji dilakukan kepada pihak yang berhak dan dibebankan pada instansi yang semestinya.
Apalagi, realisasi belanja pegawai Pemprov Maluku Utara mencapai lebih dari Rp1,14 triliun. Dalam skala anggaran sebesar itu, kelemahan pengendalian administrasi penggajian perlu mendapat perhatian serius agar kelebihan pembayaran tidak terus berulang.
Temuan BPK ini menjadi peringatan bagi pemerintah provinsi untuk membenahi sistem pengawasan belanja pegawai, menuntaskan pengembalian dana yang belum diselesaikan, serta memastikan setiap perubahan status ASN segera diikuti penyesuaian pembayaran.
Sebab, ketika data kepegawaian tidak diperbarui dan penghentian gaji terlambat dilakukan, uang daerah berisiko terus mengalir tanpa ketepatan penerima maupun pembebanan anggaran (tim/ip)
