Oleh: Dr. Mohtar Umasugi ( Akademisi STAI Babussalam Sula )
infopilar.id – Membaca dua pemberitaan InfoPilar.id pada 9 dan 13 November 2026 mengenai anggaran pengawasan desa di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula, saya kira ada persoalan penting yang perlu menjadi perhatian publik. Persoalan ini bukan semata-mata tentang angka miliaran rupiah, tetapi menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab penggunaan keuangan negara.
Berdasarkan pemberitaan tersebut, pada Tahun Anggaran 2022, Belanja Penyelenggaraan Pengawasan Internal-Pengawasan Desa dianggarkan sebesar Rp1.137.736.028 dan tercatat terealisasi 100 persen. Selanjutnya, pada 25 November 2022 diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP TU) sebesar Rp1.092.736.028.
Anggaran tersebut terbagi dalam dua kegiatan, yakni Rp460.045.000 untuk pemeriksaan investigasi dan Rp632.691.028 untuk pengawasan serta pemeriksaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Persoalan menjadi serius ketika dalam pemberitaan tersebut diungkapkan bahwa berdasarkan temuan BPK, tidak ditemukan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengawasan Inspektorat terhadap 78 desa sepanjang tahun 2022.
Di sinilah pertanyaan publik menjadi relevan: jika anggaran pengawasan telah terserap, bagaimana hasil dan pertanggungjawaban kegiatan tersebut?
Menurut saya, persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan administrasi biasa. Anggaran pengawasan merupakan instrumen penting untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai ketentuan. Ketika dokumen hasil pengawasan tidak ditemukan, sementara anggaran diklaim telah terealisasi, maka diperlukan penjelasan yang terbuka dan dapat diuji.
Tentu, ketiadaan LHP tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Namun, keadaan tersebut merupakan persoalan akuntabilitas yang membutuhkan penelusuran secara serius.
Hal lain yang menarik perhatian adalah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2LID) pada Oktober 2025. Berdasarkan pemberitaan InfoPilar.id sebelumnya, penghentian penyelidikan berkaitan dengan pengembalian kelebihan pembayaran ke kas daerah serta pertimbangan hasil pemeriksaan dan audit investigasi.
Menurut saya, pengembalian uang negara melalui mekanisme administrasi tidak boleh serta-merta dipahami sebagai jawaban atas seluruh persoalan. Harus dibedakan antara penyelesaian administrasi keuangan dan pembuktian unsur tindak pidana. Keduanya memiliki mekanisme serta konsekuensi hukum yang berbeda.
Karena itu, informasi mengenai langkah Polres Kepulauan Sula yang kembali mendalami laporan dan bukti tambahan yang diterima pada 28 Oktober 2026 perlu dikawal secara objektif.
Sebagaimana diberitakan InfoPilar.id edisi 13 November 2026, Polres Kepulauan Sula dikabarkan menyiapkan tindak lanjut terhadap persoalan tersebut. Saya berharap proses pendalaman yang disampaikan Kasat Reskrim IPTU Gustafi F. Tabarani dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Penyidik perlu menelusuri dokumen pencairan, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban keuangan, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab. Tidak boleh ada fakta yang diabaikan apabila relevan dengan pembuktian perkara.
Kita memahami bahwa Inspektorat merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki tanggung jawab strategis dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan desa.
Karena itu, ketika lembaga pengawasan justru menghadapi pertanyaan mengenai pertanggungjawaban anggaran pengawasannya sendiri, kepercayaan publik tentu membutuhkan penjelasan.
Saya berharap persoalan ini tidak berkembang menjadi penghakiman terhadap individu atau institusi tertentu. Setiap pihak memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah.
Olehnya, masyarakat kabupaten Kepulauan Sula tidak membutuhkan polemik yang berkepanjangan. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat.
Rp1,09 miliar dan 78 desa tanpa LHP bukan sekadar angka dalam pemberitaan. Keduanya merupakan pertanyaan publik yang membutuhkan jawaban melalui fakta, dokumen, dan proses hukum.
Jika memang ditemukan bukti baru yang memenuhi ketentuan hukum, proses penanganan perkara harus ditindaklanjuti. Sebaliknya, jika tidak ditemukan unsur pidana, penyidik perlu menjelaskan dasar dan alasan hukumnya secara terbuka.
Sebab, uang negara adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang dianggarkan harus jelas penggunaannya, setiap kegiatan harus dapat dibuktikan pelaksanaannya, dan setiap pejabat yang diberikan amanah wajib mempertanggungjawabkannya.
Jangan sampai anggaran pengawasan kehilangan makna, sementara kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan dan penegakan hukum ikut dipertaruhkan.
