infopilar.id – Proyek rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan wisata Nusliko Park, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), mulai memperlihatkan persoalan serius dalam pengelolaan uang negara.
Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara mengungkap sederet temuan, mulai dari kekurangan volume pekerjaan, denda keterlambatan yang belum dipungut, hingga ketidaktepatan klasifikasi penganggaran, Sabtu (14/11/2026).
Nilai yang dipersoalkan bukan angka kecil. BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp288.762.404,34. Pada pemeriksaan sebelumnya, terdapat pula denda keterlambatan sebesar Rp103.164.902,46 yang belum dipungut pemerintah daerah.
Di tengah persoalan tersebut, nama Salmun Saha ikut menjadi perhatian. Ia menjabat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Halmahera Tengah ketika proyek bernilai kontrak Rp3,487 miliar itu dilaksanakan.
Akumulasi temuan BPK tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana proyek yang dibiayai APBD itu diawasi, mengapa pekerjaan tidak selesai sesuai kontrak, dan mengapa kewajiban penyelesaian temuan pemeriksaan belum dituntaskan.
Dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2025, BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan pada proyek rehabilitasi Nusliko Park sebesar Rp288,76 juta.
Temuan itu memperlihatkan adanya selisih antara volume pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan dengan kondisi yang diperiksa BPK.
Lebih serius lagi, hingga batas pemeriksaan pada 10 Mei 2026, realisasi pengembalian atas kekurangan tersebut masih nihil. Pemerintah daerah belum mencatat penyetoran ke kas daerah atau masih Rp0,00.
Artinya, persoalan kekurangan volume itu belum tercermin sebagai penyelesaian melalui pengembalian dana sampai batas pemeriksaan tersebut.
Proyek Molor, Denda Rp103 Juta Belum Dipungut
Persoalan Nusliko Park ternyata bukan temuan yang muncul sekali. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 17.B/LHP/XIX.TER/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025, BPK juga mengungkap persoalan keterlambatan pekerjaan yang menimbulkan kewajiban denda sebesar Rp103.164.902,46.
Proyek yang dikerjakan CV YPP tersebut memiliki nilai kontrak Rp3.487.000.000 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024.
Kontrak ditandatangani pada 30 Agustus 2024 dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender, yang seharusnya berakhir pada 27 Desember 2024.
Namun, pekerjaan tidak selesai sesuai jadwal. Pemerintah daerah kemudian memberikan perpanjangan waktu melalui adendum kontrak pada 27 Desember 2024. Masa pelaksanaan diperpanjang menjadi 170 hari kalender atau sampai 14 Februari 2025.
Perpanjangan waktu ternyata tidak membuat pekerjaan tuntas. Hasil pemeriksaan fisik dan laporan kemajuan pekerjaan per 14 Februari 2025 menunjukkan realisasi baru mencapai 62,26 persen atau senilai sekitar Rp1,956 miliar.
Dengan demikian, masih terdapat 37,74 persen pekerjaan yang belum diselesaikan. Bahkan, ketika pemeriksaan BPK berakhir pada 12 Mei 2025, aktivitas pekerjaan masih berlangsung di lapangan.
BPK mencatat keterlambatan selama 87 hari, terhitung sejak 15 Februari hingga 12 Mei 2025. Atas keterlambatan tersebut, penyedia memiliki kewajiban denda sebesar Rp103.164.902,46.
Namun, kewajiban tersebut tercatat belum dipungut pemerintah daerah sebagaimana mestinya.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan kontrak dan ketegasan pemerintah daerah dalam menegakkan kewajiban penyedia pekerjaan.
Masalah Nusliko Park tidak berhenti pada kekurangan volume dan keterlambatan pekerjaan. BPK juga menemukan ketidaksesuaian klasifikasi penganggaran dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2024 dengan nilai pembayaran Rp2.092.200.000.
Persoalan tersebut berkaitan dengan ketidaktepatan pengelompokan belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja modal.
BPK menilai kondisi itu tidak sesuai dengan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Dalam pemeriksaannya, BPK turut menyoroti ketidakcermatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun dan menetapkan anggaran.
Kepala Disbudpar juga menjadi bagian dari evaluasi BPK karena dinilai kurang cermat dalam mengalokasikan kegiatan ke dalam jenis belanja yang tepat.
Di sinilah posisi Salmun Saha perlu mendapat penjelasan. Sebagai kepala dinas pada periode pelaksanaan proyek, tanggung jawab administratif dan pengelolaan kegiatan harus ditelusuri berdasarkan kewenangan yang melekat padanya.
Kejaksaan dan Polda Jangan Berhenti pada Temuan Administratif
Rentetan temuan tersebut semestinya menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan penelusuran lebih jauh.
Kejaksaan dan Polda Maluku Utara perlu mencermati apakah kekurangan volume pekerjaan, keterlambatan, serta persoalan penganggaran tersebut hanya merupakan persoalan administrasi atau mengandung indikasi penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Jangan sampai temuan pemeriksaan hanya menjadi tumpukan angka dalam laporan BPK tanpa kejelasan siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana uang negara dipulihkan.
Sebab, uang yang digunakan dalam proyek tersebut bukan milik pejabat, bukan milik kontraktor, melainkan uang publik yang harus dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini dipublikasikan, belum terdapat keterangan mengenai penyelesaian pengembalian kekurangan volume Rp288,76 juta maupun pemungutan denda keterlambatan Rp103,16 juta.
Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi Salmun Saha mengenai tanggung jawabnya selama menjabat Kepala Disbudpar, termasuk penjelasan mengenai pengawasan proyek dan tindak lanjut atas temuan BPK.
Redaksi juga membuka ruang konfirmasi kepada PPK, CV YPP, serta Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk memberikan penjelasan atas seluruh temuan tersebut (tim/ip).
