SOFIFI, IP- Rencana Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp500 miliar dalam RAPBD 2027 membuka persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar kebutuhan dana pembangunan: sejauh mana persetujuan politik dan pengawasan anggaran berjalan sebelum pemerintah membebani keuangan daerah dengan utang baru.
Di satu sisi, pinjaman itu disebut untuk menutup defisit anggaran sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Di sisi lain, Fraksi Partai Gerindra di DPRD Maluku Utara menyatakan belum menyepakati rencana tersebut. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar klaim persetujuan DPRD yang sebelumnya disampaikan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.
Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Gerindra daerah pemilihan Halmahera Selatan, Nazlatan Ukhra Kasuba, menegaskan bahwa pencantuman rencana pinjaman dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tidak otomatis berarti seluruh tahapan persetujuan telah selesai.
Persoalan ini penting karena pinjaman Rp500 miliar bukan sekadar tambahan sumber pembiayaan. Pinjaman daerah membawa konsekuensi terhadap kemampuan fiskal pemerintah, kewajiban pembayaran kembali, serta ruang anggaran untuk membiayai pelayanan publik pada tahun-tahun berikutnya.
Karena itu, publik perlu mengetahui apakah rencana tersebut telah didukung perhitungan kemampuan membayar utang, proyeksi pendapatan daerah, rincian penggunaan dana, serta mekanisme pengawasan yang memadai.
Perbedaan pernyataan antara pihak gubernur dan Fraksi Gerindra menjadi titik krusial dalam pembahasan pinjaman tersebut.
Jika rencana pinjaman masih berada dalam tahapan pembahasan, statusnya perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat tidak menerima kesan seolah-olah keputusan final telah disepakati seluruh unsur DPRD.
Sebaliknya, apabila pemerintah menganggap persetujuan telah diberikan, dasar persetujuan itu perlu ditunjukkan melalui dokumen dan tahapan pembahasan yang dapat diperiksa publik.
Pencantuman usulan dalam KUA-PPAS, pembahasan bersama DPRD, persetujuan terhadap APBD dan pemenuhan persyaratan pinjaman merupakan tahapan yang tidak dapat begitu saja dianggap sebagai satu keputusan yang sama.
Persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintah boleh berutang untuk membangun daerah. Yang lebih penting ialah apakah keputusan tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan yang terukur, kemampuan fiskal yang realistis, serta persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku.
Hingga informasi yang tersedia saat ini, belum terdapat rincian mengenai skema pinjaman, besaran bunga, jangka waktu pembayaran, maupun proyeksi beban cicilan yang akan ditanggung APBD Maluku Utara. Informasi tersebut perlu dibuka sebelum masyarakat dapat menilai apakah pinjaman Rp500 miliar merupakan pilihan pembiayaan yang tepat.
Di tengah perdebatan mengenai status persetujuan pinjaman, anggota DPRD Maluku Utara dari daerah pemilihan Halmahera Selatan, Muksin Amrin, menyebut sejumlah ruas jalan di wilayah tersebut didorong untuk mendapatkan pembiayaan dari dana pinjaman.
Muksin merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang turut mengusung pasangan Sherly Tjoanda–Sarbin Sehe dalam pemilihan kepala daerah lalu.
Menurut dia, pembangunan jalan dengan metode lapisan penetrasi (lapen) dan sejumlah jembatan menjadi bagian dari kebutuhan infrastruktur yang diperjuangkan untuk Halmahera Selatan.
“Dari dana pinjaman tersebut di Halsel kami dorong untuk jalan lapen dan jembatan di Halmahera Selatan,” kata Muksin Amrin kepada wartawan, Selasa (29/9/2026).
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa rencana pinjaman telah dikaitkan dengan kebutuhan pembangunan di daerah pemilihan tertentu. Namun, masih diperlukan penjelasan mengenai besaran alokasi untuk setiap ruas, panjang jalan yang akan dikerjakan, nilai kontrak yang diproyeksikan, serta alasan pemilihan metode lapen.
Informasi itu penting untuk mengukur apakah dana pinjaman benar-benar diarahkan pada kebutuhan infrastruktur yang mendesak atau justru berisiko menambah beban fiskal tanpa perencanaan manfaat yang memadai.
Pemerintah juga perlu menjelaskan apakah seluruh proyek tersebut telah memiliki perencanaan teknis, perhitungan biaya, dan kajian kelayakan yang cukup untuk dilaksanakan pada 2027.
Tanpa rincian itu, masyarakat hanya memperoleh daftar ruas jalan yang akan dibangun, bukan gambaran utuh tentang bagaimana utang daerah tersebut akan menghasilkan manfaat yang sebanding dengan kewajiban pembayarannya.
Perdebatan pinjaman Rp500 miliar juga perlu ditempatkan dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Presiden Prabowo Subianto, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026), membuka kemungkinan penghematan lebih besar untuk menghadapi tantangan ekonomi dan tekanan yang dihadapi Indonesia.
“Kalau perlu kita adakan penghematan besar-besaran, kalau lebih hemat lagi nanti,” ujar Prabowo.
Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran publik menuntut kehati-hatian, terutama ketika pemerintah menghadapi keterbatasan fiskal dan harus menentukan prioritas belanja.
Polemik ini menempatkan Pemprov Maluku Utara dan DPRD pada ujian transparansi. Pemerintah perlu menjelaskan status pembahasan pinjaman, dasar pernyataan mengenai persetujuan DPRD, rincian proyek yang akan dibiayai, serta konsekuensi pembayaran utangnya terhadap APBD.
DPRD pun dituntut memastikan bahwa pembahasan tidak berhenti pada kesepakatan politik mengenai kebutuhan pembangunan. Pengawasan harus mencakup kelayakan pembiayaan, ketepatan sasaran proyek dan kemampuan daerah memenuhi kewajiban pinjaman.
Pada saat yang sama, masyarakat berhak mengetahui apakah pembangunan jalan dan jembatan yang dijanjikan benar-benar sebanding dengan risiko fiskal yang harus ditanggung daerah.
Utang Rp500 miliar tidak cukup dibenarkan dengan alasan pembangunan. Pemerintah harus membuktikan bahwa pinjaman itu diperlukan, dikelola secara transparan, dan dapat dibayar tanpa mengorbankan kepentingan publik (tim/ip).
