infopilar.id – Proyek pembangunan infrastruktur pesisir di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, kembali menyisakan persoalan serius. Bangunan pemecah ombak atau breakwater yang dibiayai menggunakan uang negara justru dilaporkan mengalami kerusakan parah, meski belum lama selesai dibangun.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah penataan Pantai Batu Dua, Kecamatan Patani Utara, dengan nilai anggaran mencapai Rp9,9 miliar lebih dari APBD. Proyek yang semestinya menjadi pelindung kawasan pesisir itu dilaporkan ambruk dalam hitungan bulan, bahkan ketika masih berada dalam masa pemeliharaan.
Kerusakan tersebut bukan sekadar persoalan kualitas bangunan. Ada pertanyaan lebih mendasar yang perlu dijawab: bagaimana proyek bernilai miliaran rupiah bisa mengalami kerusakan begitu cepat, siapa yang bertanggung jawab atas mutu pekerjaan, dan apakah seluruh tahapan pelaksanaan proyek telah berjalan sesuai ketentuan.
Persoalan ini sebelumnya juga menjadi perhatian aparat kejaksaan. Penyelidikan terhadap pihak kontraktor sempat mencuat berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan manipulasi administratif dalam pelaksanaan proyek. Namun, persoalan proyek pesisir di Halmahera Tengah tampaknya tidak berhenti pada satu pekerjaan.
Jejak Kerusakan dan Persoalan Pengawasan
Kerusakan infrastruktur pemecah ombak juga pernah terjadi di Desa Bilifitu, Kecamatan Patani Utara. Pemberitaan Halmahera Raya pada 29 Januari 2023 menyebutkan bangunan breakwater di desa tersebut mengalami kerusakan parah setelah dihantam ombak.
Fakta kerusakan ini semestinya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah, khususnya instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pesisir.
Sebab, proyek pemecah ombak bukan pekerjaan konstruksi biasa. Perencanaan teknis, kajian karakteristik gelombang, kualitas material, metode konstruksi, hingga pengawasan lapangan menjadi faktor penting yang menentukan ketahanan bangunan.
Jika bangunan baru selesai dikerjakan tetapi sudah mengalami kerusakan berat, maka kualitas perencanaan dan pengawasan patut dipertanyakan.
Persoalan Izin Laut Ikut Menyeruak
Sorotan berikutnya mengarah pada sejumlah proyek breakwater di sepanjang pesisir Halmahera Tengah, termasuk kawasan Desa Fidi Jaya hingga Nurweda dengan nilai anggaran lebih dari Rp4 miliar.
Proyek-proyek tersebut disorot karena diduga belum mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Padahal, PKKPRL merupakan instrumen penting dalam memastikan kegiatan pembangunan di ruang laut sesuai dengan ketentuan tata ruang dan perizinan yang berlaku.
Jika dugaan ketiadaan dokumen tersebut benar, persoalannya bukan lagi sekadar administrasi proyek. Kepatuhan terhadap perizinan pemanfaatan ruang laut juga harus menjadi bagian dari pemeriksaan aparat penegak hukum.
Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah pekerjaan fisik telah dimulai sebelum seluruh persyaratan perizinan dipenuhi. Siapa yang memberikan persetujuan pelaksanaan pekerjaan. Dan bagaimana pengawasan pemerintah terhadap kepatuhan kontraktor.
Dugaan Pencairan Anggaran Mendahului Progres
Persoalan yang lebih serius muncul dari dugaan manipulasi administrasi pencairan anggaran.
Investigasi publik dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat menyoroti dugaan pola pencairan anggaran hingga 100 persen yang dilakukan sebelum progres pekerjaan fisik benar-benar sesuai dengan tahapan pembayaran.
Dalam dugaan tersebut, sejumlah pihak di lingkungan Dinas PUPR, termasuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan bendahara, ikut menjadi sorotan.
Jika dugaan pencairan mendahului progres pekerjaan itu terbukti, maka persoalannya dapat mengarah pada penyimpangan tata kelola keuangan negara.
Sebab, pembayaran pekerjaan pemerintah harus didasarkan pada ketentuan kontrak, hasil pemeriksaan pekerjaan, serta dokumen administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pencairan anggaran yang tidak mencerminkan kondisi pekerjaan sebenarnya berpotensi membuka ruang terjadinya kerugian keuangan negara.
Dugaan tersebut juga disebut telah memicu laporan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
Kini, yang dibutuhkan bukan sekadar pemeriksaan administratif, melainkan penelusuran menyeluruh terhadap hubungan antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pencairan anggaran.
Kejaksaan Jangan Berhenti pada Kontraktor
Dalam perkara proyek infrastruktur yang diduga bermasalah, pemeriksaan semestinya tidak hanya diarahkan kepada kontraktor pelaksana.
Pejabat pembuat komitmen, PPTK, konsultan pengawas, pihak yang memeriksa hasil pekerjaan, hingga pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pembayaran perlu ditelusuri sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.
Apalagi, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara progres fisik dan dokumen pencairan, aparat penegak hukum perlu menguji siapa yang mengetahui, menyetujui, dan bertanggung jawab atas proses tersebut.
Kerusakan bangunan memang dapat disebabkan berbagai faktor teknis, termasuk kondisi alam. Namun, alasan gelombang tinggi tidak boleh otomatis dijadikan pembenaran tanpa pemeriksaan independen terhadap mutu konstruksi dan kesesuaian spesifikasi pekerjaan.
Uang negara yang mencapai miliaran rupiah tidak boleh berakhir menjadi bangunan rapuh yang hanya bertahan beberapa bulan.
Masyarakat berhak mengetahui apakah proyek tersebut benar-benar dikerjakan sesuai spesifikasi atau justru menyimpan persoalan sejak tahap perencanaan hingga pencairan anggaran.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Halmahera Tengah, Rislawati Karim, ST, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi wartawan terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi material batu pada proyek breakwater senilai Rp9,9 miliar tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang konfirmasi kepada pihak Dinas PUPR Halmahera Tengah guna memperoleh penjelasan mengenai spesifikasi teknis, pengawasan, serta tanggung jawab pelaksanaan proyek tersebut (tim/ip).
ksi masih membuka ruang konfirmasi kepada Dinas PUPR Halmahera Tengah, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, serta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk memberikan penjelasan mengenai proyek-proyek tersebut, termasuk perkembangan penanganan dugaan penyimpangan yang dilaporkan (tim/ip).
