infopilar.id – Sebelas bulan tanpa insentif. Itulah kondisi yang harus dihadapi sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Dokter spesialis, dokter umum, psikolog klinis, apoteker hingga tenaga kesehatan di RSU, RSJ Sofifi dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) disebut belum menerima hak insentif mereka selama hampir satu tahun.
Persoalan ini bukan sekadar keterlambatan pembayaran. Di balik tunggakan tersebut, muncul pertanyaan mengenai komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak tenaga kesehatan yang setiap hari menjadi garda terdepan pelayanan publik, Senin (09/11/2026).
Padahal, insentif daerah selama ini menjadi salah satu komponen pendapatan yang diterima tenaga kesehatan setiap bulan. Namun, dalam 11 bulan terakhir, pembayaran tersebut justru terhenti.
“Baru kali ini Provinsi menunggak insentif kami. Sudah 11 bulan lamanya, padahal sebelumnya kami selalu menerima insentif setiap bulan,” kata seorang tenaga kesehatan yang bertugas di salah satu rumah sakit UPTD Dinas Kesehatan Provinsi di Sofifi.
Ia mengaku kecewa sekaligus sedih. Sebab, bukan hanya tenaga kesehatan, sejumlah dokter spesialis, dokter umum, psikolog klinis dan apoteker juga disebut mengalami nasib serupa.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: mengapa pembayaran insentif yang selama ini berjalan rutin justru terhenti ketika pelayanan kesehatan tetap harus berlangsung.
Para tenaga kesehatan menilai, janji pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan melalui perekrutan tenaga profesional semestinya diikuti dengan kepastian pemenuhan hak-hak mereka.
Sebab, pelayanan kesehatan tidak hanya membutuhkan gedung, peralatan medis, dan program kerja. Di dalamnya ada manusia yang bekerja dengan tanggung jawab besar, waktu panjang, serta risiko profesi yang tidak kecil.
Rekomendasi Gubernur Jadi Persoalan
Persoalan semakin rumit setelah para tenaga kesehatan melakukan audiensi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Dinas Kesehatan disebut mengaku telah berupaya memperjuangkan pengajuan anggaran pembayaran insentif. Namun, proses itu terkendala di Inspektorat karena belum adanya surat rekomendasi Gubernur. Penjelasan tersebut justru memunculkan tanda tanya baru di kalangan tenaga kesehatan.
Para tenaga kesehatan mengaku tidak memahami letak persoalan administratif yang menyebabkan pembayaran insentif mereka tertunda hingga 11 bulan.
“Kami bingung, salahnya di mana? Kenapa hak insentif kami ditangguhkan? Padahal kami adalah garda terdepan daerah ini. Kami merawat, melayani, dan mengobati masyarakat tanpa membeda-bedakan siapa pun,” ujar sumber tersebut.
Bagi mereka, persoalan ini bukan semata-mata tentang tambahan penghasilan. Insentif merupakan bagian dari hak yang selama ini menjadi harapan sekaligus penghargaan atas pekerjaan dan tanggung jawab profesional.
Para tenaga kesehatan secara khusus meminta perhatian Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, agar tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut.
Mereka meminta Gubernur segera memeriksa kondisi sebenarnya melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Direktur RSU Sofifi, Direktur RSJ Sofifi, serta Kepala Labkesda.
Menurut mereka, pimpinan daerah perlu mengetahui secara langsung bahwa tenaga kesehatan di bawah pengelolaan pemerintah provinsi sudah 11 bulan tidak menerima insentif sebagaimana yang selama ini diberikan.
“Kami sangat menyesal harus mengangkat persoalan ini ke publik. Ibu Gubernur Sherly Tjoanda Laos harus mengetahui kondisi kami. Silakan tanyakan langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSJ, Direktur RSU Sofifi, dan Kepala Labkesda tentang kebenaran tunggakan insentif ini,” katanya.
Mereka berharap pemerintah provinsi segera membuka persoalan tersebut secara transparan, termasuk menjelaskan posisi anggaran, kendala administrasi, dan kepastian waktu pembayaran.
Sebab, pemerintah tidak bisa hanya menuntut tenaga kesehatan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, sementara hak yang menjadi bagian dari kesejahteraan mereka justru tidak memperoleh kepastian.
“Insentif daerah adalah harapan besar kami. Kami berharap Ibu Gubernur dapat mendengar permohonan ini dan segera merespons kendala tersebut. Tentu kami akan terus menagih hak itu kepada Ibu Gubernur,” ujarnya.
Jangan sampai tenaga kesehatan dituntut menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan masyarakat, tetapi ketika menyangkut hak mereka sendiri, justru harus berjuang selama hampir satu tahun untuk mendapat kepastian.
Hingga berita ini ditulis, keterangan dari Gubernur Maluku Utara, Dinas Kesehatan Provinsi, Inspektorat, serta pimpinan UPTD terkait masih diperlukan untuk menjelaskan penyebab keterlambatan dan kepastian pembayaran insentif tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang konfirmasi kepada seluruh pihak terkait (tim/ip).
