infopilar.id – Dugaan aliran uang Rp300 juta dalam sengketa lahan di Desa Penu, Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, mencuat setelah beredarnya rekaman layar percakapan video WhatsApp yang diduga melibatkan Kepala Desa Penu.
Dari rekaman tersebut, nama Sail Mus alias SM disebut dalam percakapan yang menyinggung dugaan penyerahan uang yang semestinya menjadi hak warga pemilik lahan. Uang itu disebut mencapai Rp300 juta dan diduga disalurkan melalui tiga kali transfer, masing-masing Rp100 juta, Sabtu (07/11/2026).
Namun, SM membantah keras seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia menegaskan tidak pernah terlibat dalam pembayaran ganti rugi lahan milik warga oleh perusahaan. Ia juga membantah tudingan menerima uang Rp300 juta sebagaimana disebut dalam rekaman tersebut.
“Jika tidak percaya, silakan tanya langsung ke pihak perusahaan,” ujar SM.
Dalam informasi yang beredar, nama PT Cakra Arif Bestari Makmur turut dikaitkan dengan proses pencairan lahan. Redaksi telah berupaya menghubungi pihak eksternal perusahaan, Jumardin, melalui WhatsApp untuk meminta penjelasan mengenai informasi tersebut.
Namun, upaya konfirmasi itu belum membuahkan keterangan yang dapat dimuat.
Bantahan SM menjadi bagian penting dalam persoalan ini. Sebab, rekaman yang beredar belum dengan sendirinya membuktikan adanya transaksi maupun keterlibatan pihak yang disebut di dalamnya.
Uang tersebut dikatakan diberikan melalui tiga kali transfer dengan nilai masing-masing Rp100 juta. Pada bagian percakapan lainnya, Kepala Desa Penu diduga menyebut sebagian uang yang diberikan kepada SM merupakan uang muka atau down payment (DP) dari kelompok tertentu.
Namun, belum terungkap secara jelas siapa pihak yang melakukan transfer, siapa penerima sebenarnya, serta untuk kepentingan apa uang muka tersebut dibayarkan.
Di sinilah persoalan membutuhkan penelusuran lebih jauh. Bantahan SM perlu diuji melalui keterangan perusahaan dan dokumen transaksi. Sebaliknya, isi rekaman juga perlu diverifikasi agar tidak menjadi dasar untuk menarik kesimpulan sebelum fakta hukumnya terang.
Persoalan ini berkaitan dengan dugaan penyerobotan lahan dan pengrusakan tanaman milik warga Desa Penu yang sebelumnya telah dilaporkan ke Polda Maluku Utara.
Ironisnya, sejumlah warga pemilik lahan yang memperjuangkan haknya mengaku hingga kini belum menerima pembayaran ganti rugi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai mekanisme pembayaran kompensasi oleh perusahaan.
Redaksi masih membuka ruang konfirmasi kepada seluruh pihak terkait dan memberikan hak jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (tim/ip).
