infopilar.id – Penanganan perkara dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Saniahaya–Modapuhi, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, menyisakan sejumlah pertanyaan serius. Setelah dua orang divonis bersalah, penyidikan kembali menyeret dua tersangka dari unsur swasta. Namun, jejak aliran uang proyek senilai Rp1,5 miliar justru membuka persoalan yang lebih luas: siapa saja yang menikmati uang tersebut dan sejauh mana keterlibatan orang-orang di sekitar kekuasaan.
Perkara proyek Tahun Anggaran 2023 itu menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.320.288.177 berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara dalam perkara tersebut, Selasa (03/11/2026).
Dua orang sebelumnya telah divonis bersalah oleh pengadilan. Kejaksaan kemudian menetapkan dua tersangka tambahan dari unsur swasta, masing-masing berinisial Yopi alias YS dan MR, yang kini berstatus terdakwa.
Tetapi, fakta yang terungkap dalam persidangan justru memunculkan dugaan aliran uang ke sejumlah pihak di luar mereka yang telah diproses hukum.
Nama Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus, ikut disebut dalam keterangan yang disampaikan di persidangan. Salah satu dugaan yang mencuat adalah penggunaan uang proyek untuk membiayai sewa rumah mewah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.
Selain itu, Unit Layanan Pengadaan (ULP) juga disebut menerima aliran dana yang diberi label biaya operasional.
Informasi tersebut menjadi perhatian karena menyangkut dugaan aliran uang yang jauh lebih luas daripada sekadar pelaksanaan pekerjaan fisik jalan.
Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Juli Antoro Hutapea, S.H., M.H., berdalih bahwa penyebutan nama sejumlah pihak tersebut hanya sebatas keterangan para terdakwa dan saksi di persidangan.
Namun, penjelasan itu belum menjawab pertanyaan mendasar: apakah keterangan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebut, penelusuran transaksi keuangan, dan pengujian dokumen yang berkaitan dengan perkara.
Jika nama-nama itu hanya muncul sebagai keterangan persidangan, bukankah justru menjadi tugas penyidik untuk menguji kebenarannya melalui alat bukti lain.
Jejak Rp1,5 miliar dan nama Om Cak berdasarkan keterangan kuasa hukum Yopi, Abdullah Ismail, perkara ini bermula pada semester pertama 2023 di Kota Manado, Sulawesi Utara.
Saat itu, Yopi didatangi seorang berinisial Izak Titarea alias Om Cak, yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Bupati Kepulauan Sula.
Om Cak diduga menawarkan sejumlah paket proyek pemerintah dengan nilai keseluruhan sekitar Rp15 miliar. Perusahaan milik Yopi dijanjikan akan ditetapkan sebagai pemenang proyek apabila bersedia membayar fee sebesar 10 persen atau Rp1,5 miliar di muka.
Tawaran tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembayaran secara bertahap melalui transfer dari rekening PT DSM ke rekening PT Gaksel Mandiri, perusahaan yang menurut keterangan kuasa hukum diduga berkaitan dengan Om Cak.
Rinciannya sebagai berikut:
Transfer pertama sebesar Rp430 juta.
Transfer kedua sebesar Rp195 juta.
Transfer ketiga sebesar Rp430 juta.
Transfer berikutnya hingga akumulasi pembayaran mencapai Rp1,5 miliar.
Selain pembayaran tersebut, terdapat pula setoran Rp50 juta kepada pihak ULP yang disebut sebagai biaya operasional.
Namun, janji proyek senilai Rp15 miliar itu tidak kunjung terealisasi hingga September 2023.
Ironisnya, proyek peningkatan Jalan Saniahaya–Modapuhi yang disebut telah dimenangkan perusahaan Yopi justru dialihkan pengerjaannya kepada pihak lain oleh Dinas PUPR Kepulauan Sula.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya praktik pengaturan proyek sejak sebelum proses tender berlangsung.
Persoalan semakin rumit ketika pada September 2023, tiga orang mendatangi Yopi di Manado. Mereka masing-masing disebut berinisial RB, yang merupakan pejabat ULP Kepulauan Sula, HI yang disebut sebagai oknum aparat, serta seorang staf perwakilan PT Gaksel Mandiri.
Ketiganya diduga meminta Yopi mengeluarkan cek setelah dana pencairan proyek masuk ke rekening CV Sumber Berkat Utara (SBU). Yopi menolak permintaan tersebut.
Menurut keterangan kuasa hukumnya, dana pencairan termin awal sebesar 30 persen dari proyek Jalan Saniahaya–Modapuhi kemudian masuk ke rekening CV SBU dan selanjutnya ditransfer ke rekening pribadi Yopi. Dana itu disebut digunakan sebagai pengembalian sebagian uang yang sebelumnya telah disetorkan Yopi kepada Om Cak.
Rangkaian transaksi tersebut kini menjadi salah satu bagian penting yang perlu ditelusuri penyidik untuk memastikan ke mana sebenarnya uang proyek mengalir dan siapa yang bertanggung jawab.
Kuasa hukum Yopi, Abdullah Ismail, meminta Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tidak membatasi penanganan perkara hanya pada dua terdakwa tambahan. Menurut Abdullah, terdapat aliran dana Rp1,5 miliar yang secara transparan dapat ditelusuri melalui rekening perusahaan yang diduga dikelola Om Cak.
Ia juga mengungkapkan bahwa Om Cak telah dua kali dipanggil penyidik kejaksaan, tetapi tidak memenuhi panggilan tersebut.
“Aliran dana sebesar Rp1,5 miliar secara jelas masuk ke rekening yang dikelola Om Cak. Jika dipanggil berulang kali tidak hadir, maka langkah penjemputan paksa adalah langkah yang wajar dan harus segera dilakukan demi tercapainya perimbangan dalam pembuktian,” tegas Abdullah Ismail, Selasa (13/10/2026) lalu.
Informasi yang diperoleh media ini menyebutkan penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Ketidakhadiran Om Cak dalam dua kali panggilan kejaksaan untuk pemeriksaan saat itu, semestinya menjadi kecurigaan dan perhatian penyidik, apalagi tanpa alasan.
Abdullah meminta kejaksaan memeriksa seluruh pihak yang diduga mengetahui atau berkaitan dengan aliran dana tersebut.
Di antaranya Om Cak, pihak Dinas PUPR, kelompok kerja pemilihan (Pokja/ULP), oknum aparat kepolisian yang disebut dalam keterangan perkara, hingga Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus.
Menurut dia, pemeriksaan terhadap pihak-pihak tersebut diperlukan agar perkara tidak berhenti pada orang-orang yang sudah duduk di kursi terdakwa. Ia juga menegaskan kliennya tidak menikmati anggaran proyek sebagaimana yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.
“Saya tegaskan Yopi Saraung tidak menikmati sepeser pun dari anggaran ini. Bahkan Yopi merasa dirugikan karena uang yang dikembalikan Om Cak tidak sebanding dengan apa yang sudah ditransfer sebesar Rp1,5 miliar. Transferan itu telah diungkap saat pemeriksaan dan tidak dapat terelakkan apabila rekening Om Cak ditelusuri oleh penyidik,” kata Abdullah.
Kasus ini kini tidak sekadar menyangkut kerugian negara Rp1,32 miliar akibat proyek jalan yang bermasalah. Persoalan yang lebih besar adalah dugaan praktik jual beli proyek, pembayaran fee sebelum tender, dugaan aliran uang kepada pihak-pihak tertentu, hingga kemungkinan keterlibatan orang-orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Jika benar terdapat pembayaran Rp1,5 miliar untuk memperoleh paket proyek, penyidik perlu mengungkap siapa penerima sebenarnya, siapa yang memerintahkan, siapa yang mengetahui, dan untuk kepentingan apa uang tersebut digunakan.
Begitu pula dugaan penggunaan uang untuk membiayai sewa rumah di Pondok Indah serta setoran kepada ULP. Seluruhnya harus diuji melalui dokumen transaksi, keterangan saksi, dan bukti lain yang sah.
Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula kini dihadapkan pada pertanyaan publik yang tidak sederhana: apakah penanganan perkara ini akan berhenti pada para terdakwa yang sudah diproses, atau berani menelusuri seluruh aliran uang hingga ke pihak yang paling jauh sekalipun (tim/ip).
