TERNATE, IP- Penanganan perkara ledakan Speedboat Bela 72 yang menewaskan enam orang di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, pada 12 Oktober 2024, kembali menuai sorotan.
Kejaksaan dituntut menjelaskan secara terbuka arah penanganan perkara tersebut. Jangan sampai mekanisme Restorative Justice (RJ) justru menjadi jalan keluar untuk mengakhiri perkara tanpa pertanggungjawaban pidana yang diuji melalui pengadilan.
Tragedi yang merenggut enam nyawa itu bukan perkara ringan. Ada dugaan pelanggaran keselamatan pelayaran yang harus dibongkar secara menyeluruh, termasuk persoalan dokumen kapal, prosedur keberangkatan, keselamatan penumpang hingga aktivitas pengisian bahan bakar.
Perdamaian antara tersangka dan keluarga korban memang merupakan bagian yang dapat dipertimbangkan dalam mekanisme keadilan restoratif. Namun, publik berhak mempertanyakan apakah perdamaian tersebut sudah cukup untuk menghentikan penuntutan dalam perkara dengan akibat sedemikian serius. Apalagi, enam orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut, termasuk mantan calon Gubernur Maluku Utara, Benny Laos
.
Dalam perkara ini, nakhoda berinisial RS telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga melakukan kelalaian dalam pelayaran yang berujung pada kecelakaan dan hilangnya nyawa penumpang.
Persoalan hukum yang mencuat bukan semata-mata kelalaian nakhoda. Penggunaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga menjadi bagian penting yang harus diuji dalam proses penegakan hukum.
Pasal 323 ayat (3) UU Pelayaran mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar bagi nakhoda yang berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB), apabila perbuatannya mengakibatkan kecelakaan kapal yang menyebabkan kematian. Ketentuan tersebut membuat penanganan perkara Bela 72 tidak bisa dipandang sebagai kecelakaan biasa.
Sejumlah persoalan keselamatan pelayaran turut mencuat dalam tragedi tersebut. Di antaranya, dugaan tidak adanya Surat Persetujuan Berlayar (SPB), tidak dilaporkannya manifes penumpang, dugaan kelebihan kapasitas penumpang, keterbatasan pelampung keselamatan, hingga aktivitas pengisian bahan bakar ketika mesin, pendingin udara, dan genset diduga masih menyala.
Penyidik KSOP Ternate, Sugandi, sebelumnya menyatakan bahwa Speedboat Bela 72 berlayar menuju Taliabu tanpa SPB.
“Bela 72 berlayar ke Taliabu tanpa SPB. Dokumen ini wajib dimiliki setiap kapal,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu fakta penting yang harus ditelusuri lebih jauh oleh aparat penegak hukum. Jika dugaan pelanggaran keselamatan itu terbukti, pertanggungjawaban pidana tidak semestinya berhenti pada satu orang tanpa menguji seluruh rangkaian peristiwa yang menyebabkan ledakan dan jatuhnya korban jiwa.
RJ bukan ruang gelap untuk penghentian perkara. Persoalan penerapan RJ dalam kasus Bela 72 juga harus dijelaskan berdasarkan landasan hukum yang tepat. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memang mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Salah satu syarat umumnya adalah ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun.
Namun, Pasal 5 ayat (4) memberikan pengecualian terhadap ketentuan ancaman pidana tersebut untuk tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Artinya, tidak tepat menyimpulkan bahwa setiap perkara dengan ancaman pidana di atas lima tahun atau mengakibatkan kematian otomatis tertutup dari mekanisme RJ.
Meski demikian, pengecualian tersebut bukan berarti seluruh perkara kelalaian otomatis dapat dihentikan. Pasal 5 ayat (5) tetap membuka ruang penilaian terhadap keadaan khusus suatu perkara. Artinya, jaksa harus mempertimbangkan akibat tindak pidana, kepentingan korban, kepentingan hukum yang dilindungi, serta kepatutan dan ketertiban umum.
Dengan demikian, pertanyaan mendasarnya adalah apakah perkara Bela 72 memang layak dihentikan melalui RJ, mengingat enam orang meninggal dunia dan terdapat dugaan pelanggaran serius terhadap ketentuan keselamatan pelayaran.
Kejaksaan harus berani menjelaskan. Dalam perkara dengan korban jiwa sebanyak itu, Kejaksaan tidak boleh membiarkan munculnya kesan bahwa proses hukum berhenti setelah tercapai kesepakatan perdamaian.
Keluarga korban mempunyai hak untuk menerima perdamaian. Namun, kepentingan hukum publik juga harus diperhitungkan.
Jika perkara dihentikan, Kejaksaan harus menjelaskan dasar hukum, prosedur, dan pertimbangan yang digunakan. Sebaliknya, apabila syarat penghentian penuntutan tidak terpenuhi, perkara harus dilanjutkan melalui mekanisme peradilan.
Tragedi Bela 72 bukan hanya menyisakan duka bagi enam keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Peristiwa ini juga menyangkut keselamatan transportasi laut dan tanggung jawab negara dalam memastikan aturan pelayaran dijalankan.
Jangan sampai enam nyawa yang hilang hanya berakhir dalam kesepakatan perdamaian, sementara rangkaian dugaan pelanggaran keselamatan pelayaran tidak pernah diuji secara terbuka di hadapan hakim.
Kini, publik menunggu penjelasan Kejaksaan: apa dasar hukum penerapan RJ dalam perkara Bela 72, bagaimana nasib penuntutan terhadap tersangka RS, dan apakah seluruh aspek dugaan pelanggaran keselamatan pelayaran telah diperiksa.
Enam nyawa telah melayang. Kepastian hukum tidak boleh ikut tenggelam bersama tragedi Bela 72 (tim/ip).
