TALIABU, IP– Dugaan pembukaan kawasan hutan dengan cara membakar untuk kepentingan perkebunan yang dikaitkan dengan Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus, mulai memantik kecaman.
Sebelumnya, di tengah kepulan asap yang di alami warga sudah berlangsung kurang lebih selama satu bulan. Asap hitam tebal menyelimuti sejumlah wilayah Kabupaten Pulau Taliabu, masyarakat harus menanggung dampak kesehatan hingga kehilangan sumber penghidupan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Jumat (30/10/2026).
Anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu dari Partai Hanura, DR (Cand). Siliwanus Tono Himalaya, SE. SH. MM. MA. MH. mengecam keras dugaan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut. Ia mendesak aparat penegak hukum tidak berhenti pada penanganan kebakaran, tetapi juga menelusuri siapa yang berada di balik aktivitas pembukaan kawasan hutan itu.
Sorotan tersebut mencuat setelah aktivitas pembukaan lahan di wilayah Desa Ratahaya, Kecamatan Taliabu Barat, diduga dilakukan menggunakan alat berat berupa ekskavator dan didukung mobil tangki air. Luas kawasan yang dibuka diperkirakan mencapai belasan hektare.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pembukaan lahan itu diduga berkaitan dengan kepentingan perkebunan milik Fifian Adeningsi Mus. Namun, dugaan keterkaitan tersebut masih perlu dibuktikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum.
Bagi Siliwanus, persoalan ini tidak bisa dipandang sebatas aktivitas pembukaan lahan atau urusan investasi. Ada kepentingan masyarakat, keselamatan lingkungan, dan sumber penghidupan warga yang dipertaruhkan.
“Jangan sampai kepentingan bisnis justru mengorbankan masyarakat. Hutan dibuka, asap mengepung permukiman, masyarakat jatuh sakit, sementara warga kehilangan sumber penghidupan. Ini persoalan serius yang harus diikhtiarkan,” demikian substansi desakan Siliwanus.
Sementara itu, dampak karhutla di Taliabu hingga saat ini semakin mengkhawatirkan. Informasi yang dihimpun redaksi menyebutkan, sekitar 30 warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap telah mendapatkan penanganan medis di RSUD Bobong.
Dari jumlah tersebut menunjukkan bahwa kebakaran hutan bukan sekadar persoalan kerusakan lingkungan. Bisa jadi dampaknya merembet langsung hingga ke ruang kehidupan masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, Nurbintang Talaohu, S.KM., M.Kes.. saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon mau pun pesan WhatsApp untuk memastikan pasien yang terpapar asap karhutla belum memberikan respon.
Siliwanus menilai pemerintah daerah dan aparat terkait harus segera mengambil langkah konkret. Apalagi, kepulan asap pekat dilaporkan mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan kelompok rentan, terutama anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan.
Persoalan lainnya adalah kerugian ekonomi yang dialami masyarakat. Kebakaran di lima titik wilayah Taliabu dilaporkan menghanguskan sekitar 53 ribu pohon cengkeh milik warga.
Bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari perkebunan cengkeh, kehilangan puluhan ribu pohon bukan perkara kecil. Tanaman yang selama ini menjadi sumber pendapatan keluarga ikut musnah akibat dari karhutla. Kerugiannya bukan hanya hasil panen tahun ini, melainkan juga harapan ekonomi untuk tahun-tahun mendatang.
Polda Diminta Telusuri Dugaan Kepentingan di Balik Pembukaan Hutan
Siliwanus mendesak Polda Maluku Utara bersama instansi teknis terkait segera menyelidiki aktivitas pembukaan lahan di Desa Ratahaya.
Menurut dia, penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari asal-usul kepemilikan dan penguasaan lahan, perizinan perkebunan, penggunaan alat berat, hingga dugaan penggunaan api untuk membuka kawasan hutan.
Ia juga meminta aparat tidak hanya memeriksa pekerja lapangan atau operator alat berat apabila ditemukan indikasi tindak pidana. Pihak-pihak yang memberikan perintah, mengendalikan aktivitas, atau memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut juga perlu ditelusuri sesuai bukti dan ketentuan hukum.
Siliwanus mengingatkan bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah mengeluarkan imbauan larangan pembakaran hutan dan lahan. Karena itu, dugaan aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar harus diperiksa secara serius.
“Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika menyangkut kepentingan orang yang memiliki kekuasaan,” tegasnya.
Ancaman Pidana Pembakaran Hutan
Secara hukum, pembukaan lahan dengan cara membakar bukan tindakan yang dapat dibenarkan begitu saja dengan alasan kepentingan perkebunan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 69 ayat (1) huruf h, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar.
Sementara Pasal 108 mengatur ancaman pidana bagi pelanggaran larangan tersebut. Ketentuan hukum lainnya juga mengatur pertanggungjawaban pidana terkait pembakaran hutan dan kegiatan perkebunan yang melanggar ketentuan.
Siliwanus meminta ketentuan tersebut tidak berhenti sebagai aturan tertulis. Aparat harus memastikan ada atau tidaknya pelanggaran, termasuk menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas pembukaan lahan.
Di tengah persoalan ini, masyarakat Taliabu membutuhkan kehadiran negara. Pemerintah harus memastikan kebakaran tidak meluas, warga mendapatkan pelayanan kesehatan, dan kerugian masyarakat ditangani secara serius. Sebab, ketika hutan terbakar, asap tidak mengenal jabatan. Ketika kebun warga hangus, yang kehilangan masa depan bukan pemilik kekuasaan, melainkan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada tanah dan hasil perkebunan.
Redaksi masih membuka ruang konfirmasi kepada seluruh pihak terkait termasuk, Fifian Adeningsi Mus, pemerintah desa, Dinas Kehutanan, DLH, dan Polda Maluku Utara perlu dimintai penjelasan (tim/ip).
