TERNATE, IP- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal daerah pemilihan Maluku Utara, Hasby Yusuf, menyoroti pentingnya sinkronisasi regulasi daerah dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Inventarisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Maluku Utara Tahun 2027.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Fakultas Ekonomi, Kampus Universitas Khairun (Unkhair) Ternate. Forum ini menjadi ruang pembahasan untuk menginventarisasi kebutuhan pembentukan peraturan daerah sekaligus mengidentifikasi persoalan legislasi yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, Selasa, (27/10/2026).
Dalam agenda tersebut, Hasby menekankan pentingnya perhatian terhadap regulasi kebencanaan dan Perda perubahan anggaran. Kedua isu itu dinilai perlu dibahas secara cermat agar pembentukan regulasi tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Menurut Hasby, penyusunan regulasi daerah membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sinkronisasi diperlukan agar kebijakan yang dibentuk sejalan dengan ketentuan nasional sekaligus tetap mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan setiap wilayah.
Hasby menilai, inventarisasi Propemperda memiliki arti penting dalam menentukan arah pembentukan regulasi daerah pada 2027. Tahapan ini menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi kebutuhan hukum, memetakan persoalan yang belum memiliki landasan regulasi memadai, serta menyusun prioritas pembentukan Perda.
Salah satu isu yang perlu mendapat perhatian adalah regulasi penanggulangan bencana. Karakteristik geografis Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri dalam penanganan bencana sehingga membutuhkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah.
Selain itu, persoalan Perda perubahan anggaran juga menjadi perhatian. Koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian terkait diperlukan untuk mengantisipasi hambatan dalam proses penetapan regulasi anggaran agar tidak mengganggu pelaksanaan program pembangunan.
Melalui Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, berbagai persoalan legislasi dari daerah diharapkan dapat dihimpun dan dikaji secara komprehensif. Hasil inventarisasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk memperkuat kualitas pembentukan peraturan daerah.
Hasby berpandangan, regulasi yang baik harus disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan semata-mata memenuhi agenda formal pembentukan peraturan. Karena itu, pembahasan Propemperda perlu diarahkan pada penentuan prioritas yang jelas, memiliki urgensi, dan dapat ditindaklanjuti.
Inventarisasi Propemperda Maluku Utara Tahun 2027 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kualitas legislasi daerah, terutama dalam menjawab kebutuhan regulasi kebencanaan, tata kelola anggaran, dan persoalan pembangunan di wilayah kepulauan (tim/ip).
