TERNATE, IP- Dua pernyataan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara, Ruslan Rizal, terkait penggunaan material proyek menuai kritik tajam. Pengamat hukum Maluku Utara, Julfandi Gani, menilai dalih bahwa material proyek dibeli dan urusan pasokannya menjadi tanggung jawab kontraktor tidak serta-merta membebaskan pihak pengelola proyek dari kewajiban pengawasan.
Menurut Julfandi, persoalan mendasar bukan semata-mata apakah material dibeli atau diperoleh secara gratis, melainkan apakah material tersebut berasal dari sumber yang sah dan memenuhi ketentuan perundang-undangan.
Transaksi jual-beli, kata dia, tidak otomatis menghapus persoalan hukum apabila material yang diperdagangkan diduga berasal dari pertambangan tanpa izin.
Kritik itu sekaligus mengarah pada tanggung jawab pengawasan proyek pemerintah. Sebab, legalitas sumber material dan kepatuhan terhadap ketentuan kontrak merupakan persoalan yang perlu diperiksa berdasarkan dokumen pengadaan, asal-usul material, serta kewenangan masing-masing pihak.
“Transaksi jual-beli tidak otomatis melegalkan komoditas yang berasal dari aktivitas kejahatan atau pertambangan tanpa izin,” tegas Julfandi kepada kieraha.com, Sabtu, 24 Oktober 2026.
Ia menilai, apabila material yang digunakan dalam proyek terbukti berasal dari pertambangan ilegal, aparat penegak hukum perlu menelusuri bukan hanya pihak yang mengambil dan memasok material, melainkan juga pihak-pihak yang membeli, menggunakan, atau mengetahui asal-usul material tersebut.
Namun, penentuan ada tidaknya tindak pidana harus didasarkan pada bukti dan pemenuhan unsur hukum, bukan semata-mata pada dugaan atau pernyataan para pihak.
Pernyataan kedua Ruslan Rizal yang mempertanyakan ketersediaan pengusaha galian C berizin di Kota Ternate juga menjadi sasaran kritik.
Bagi Julfandi, persoalan ketersediaan pemasok tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan persyaratan legalitas material proyek pemerintah.
Jika pemasok berizin tidak tersedia di wilayah setempat, menurut dia, kontraktor dan pihak terkait harus mencari alternatif pasokan yang memenuhi ketentuan hukum, termasuk dari luar daerah apabila diperlukan.
“Kalau memang tidak ada pemasok berizin di Ternate, bukan berarti material dari sumber ilegal bisa dibenarkan. Material legal tetap harus menjadi persyaratan yang dipenuhi,” ujarnya.
Julfandi menilai, pernyataan tersebut perlu diuji lebih jauh melalui pemeriksaan dokumen proyek, kontrak pengadaan, identitas pemasok, serta bukti asal-usul material yang digunakan.
Ia juga meminta aparat menyelidiki apakah penggunaan material tersebut hanya berkaitan dengan persoalan administrasi dan kepatuhan kontrak, atau terdapat unsur pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak tertentu.
Dengan demikian, persoalan ini tidak berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang membeli material dan siapa yang memasoknya. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah apakah sumber material telah diverifikasi dan apakah mekanisme pengawasan proyek berjalan sebagaimana mestinya.
Atas persoalan tersebut, Julfandi mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menelusuri dugaan penggunaan material dari pertambangan tanpa izin dalam proyek BWS Maluku Utara.
Ia meminta kepolisian memeriksa asal-usul material, menelusuri legalitas pemasok, serta mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran hukum.
Jika ditemukan bukti yang cukup, aparat diminta menindak pihak-pihak yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
Julfandi juga mendesak Kejati Maluku Utara memeriksa Ruslan Rizal dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek terkait pelaksanaan pengawasan, kepatuhan terhadap kontrak, dan kemungkinan adanya penyimpangan dalam penggunaan material.
Menurut dia, pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah tanggung jawab pengawasan telah dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing pejabat.
Desakan itu juga mencakup penelusuran kemungkinan kerugian negara apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Bagi Julfandi, persoalan ini tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa material dibeli dan pengadaannya menjadi urusan kontraktor. Legalitas material, mekanisme pengawasan, serta pertanggungjawaban setiap pihak harus dibuka melalui pemeriksaan yang transparan.
Hingga berita ini disusun, naskah yang tersedia belum memuat tanggapan Ruslan Rizal atas kritik Julfandi Gani tersebut. Redaksi masih membuka ruang konfirmasi kepada seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai legalitas sumber material dan mekanisme pengawasan proyek BWS Maluku Utara (tim/ip).
