TERNATE, IP- Pemerintah Kota Ternate mulai memasuki tahap penting dalam pengusulan Geopark Ternate menjadi Geopark Nasional. Sebanyak 19 geosite yang tersebar di 14 kelurahan disiapkan sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan warisan geologi, mengembangkan pariwisata, dan mendorong ekonomi masyarakat.
Tahap berikutnya, Pemkot Ternate dijadwalkan mempresentasikan dokumen akhir pengusulan tersebut di hadapan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Presentasi ini menjadi bagian penting dari proses koordinasi dan evaluasi lintas kementerian sebelum penetapan status nasional.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate, Thamrin Marsaoly, mengatakan sejumlah persyaratan administratif telah dipenuhi. Dukungan pemerintah daerah juga diperkuat dengan surat persetujuan gubernur dan keputusan wali kota mengenai pembentukan badan pengelola geopark.
“Per hari ini, khususnya Geopark Ternate, kami sudah mendapatkan sinyal positif, termasuk surat dari gubernur dan SK wali kota untuk Badan Pengelola yang melekat di Bappeda. Saya ditunjuk sebagai Ketua Badan Pengelola Geopark Ternate,” ujar Thamrin.
Menurut dia, tim pengusulan telah melewati sejumlah tahapan, termasuk peninjauan langsung terhadap potensi geosite oleh tim verifikasi kementerian terkait. Pemerintah kota kini menyiapkan pemaparan akhir untuk menjelaskan kesiapan dokumen, hasil evaluasi, serta potensi unggulan yang dimiliki Ternate.
Thamrin mengatakan, dokumen induk pengusulan telah disiapkan. Dalam agenda presentasi mendatang, badan pengelola akan memaparkan aspek teknis dan hasil evaluasi, sedangkan wali kota atau sekretaris daerah dijadwalkan menjelaskan potensi unggulan Geopark Ternate.
“Insya Allah minggu depan kami diundang untuk mempresentasikan dokumen akhir dari proses ini. Dokumen induknya sudah siap,” katanya.
Proses tersebut selanjutnya akan melibatkan koordinasi lintas sektor di Bappenas bersama sejumlah kementerian, antara lain kementerian yang menangani pendidikan, pariwisata, lingkungan hidup, serta instansi teknis terkait lainnya.
Namun, pengusulan geopark tidak hanya bergantung pada kelengkapan dokumen dan penetapan administratif. Kesiapan pengelolaan kawasan, perlindungan warisan geologi, pelestarian lingkungan, serta keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting agar pengembangan geopark dapat berjalan secara berkelanjutan.
Karena itu, Pemkot Ternate mulai memperkuat sosialisasi di kelurahan-kelurahan yang masuk dalam kawasan geosite. Para lurah dilibatkan untuk menyampaikan informasi mengenai rencana pengusulan sekaligus membangun kesadaran warga tentang pentingnya menjaga kawasan tersebut.
“Kami mengundang para lurah agar mereka tahu Pemkot berencana mengusulkan Geopark Nasional, sekaligus bersama-sama menjaga titik-titik geosite yang ada di wilayah mereka,” ujar Thamrin.
Selain pemerintah kelurahan, kalangan akademisi dan pemangku kepentingan lainnya turut dilibatkan dalam tim pengusulan. Keterlibatan berbagai pihak ini diharapkan dapat memperkuat landasan ilmiah sekaligus memastikan pengelolaan geopark tidak berhenti pada pencapaian status semata.
Bagi Ternate, geopark berpotensi menjadi instrumen untuk menghubungkan pelestarian alam, sejarah geologi, kebudayaan, dan pengembangan ekonomi lokal. Keberadaan kawasan dengan nilai geologi yang khas dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus membuka peluang bagi usaha masyarakat di sekitar lokasi.
Thamrin mengatakan, tujuan utama pengusulan Geopark Ternate adalah memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat. Pemerintah kota berharap pengembangan kawasan tersebut dapat mendorong kunjungan wisatawan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat sektor ekonomi kreatif.
“Tujuan utama pengusulan geopark ini adalah menambah daya dukung terhadap ekonomi kerakyatan. Jika geopark ini terwujud, pariwisata akan semakin maju, PAD meningkat, dan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan geosite ikut terangkat,” katanya.
Meski demikian, manfaat tersebut akan sangat bergantung pada tindak lanjut setelah penetapan, mulai dari perlindungan kawasan, pengelolaan destinasi, penyediaan fasilitas yang memadai, hingga keterlibatan pelaku usaha lokal.
Dengan 19 geosite yang tersebar di 14 kelurahan, tantangan Pemkot Ternate bukan hanya membawa usulan itu ke tingkat nasional, melainkan juga memastikan potensi geologi dan alam yang dimiliki dapat terjaga serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bagi Ternate, status Geopark Nasional bukanlah garis akhir. Penetapan itu justru menjadi awal untuk membuktikan bahwa pelestarian alam dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan warga (tim/ip).
