TALIABU, IP- Laporan masyarakat mengenai dugaan pembalakan liar di kawasan Hutan Kawalo-Woyo, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, memantik perhatian anggota DPD RI daerah pemilihan Maluku Utara, Hasby Yusuf.
Ia meminta Polres Pulau Taliabu menelusuri aktivitas pengeluaran kayu yang diduga kembali berlangsung setelah sempat dihentikan warga.
Berdasarkan informasi yang diterima Hasby, masyarakat bersama sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelumnya sempat menghentikan pengeluaran kayu dari kawasan Hutan Kawalo-Woyo. Kayu yang hendak dibawa keluar bahkan berhasil diamankan warga bersama anggota BPD.
Namun, penghentian itu diduga tidak berlangsung lama. Setelah warga dan anggota BPD meninggalkan lokasi, aktivitas pengeluaran kayu disebut kembali berjalan. Laporan masyarakat juga menyebut pengangkutan kayu berlangsung pada malam hari, meskipun sebelumnya telah ada peringatan.
Informasi tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana pembalakan liar. Namun, dugaan berulangnya aktivitas setelah penghentian oleh masyarakat menjadi alasan bagi aparat penegak hukum untuk memeriksa legalitas kegiatan tersebut, termasuk asal-usul kayu, dokumen pengangkutan, dan pihak yang bertanggung jawab.
Hasby meminta Polres Pulau Taliabu tidak berhenti pada penerimaan laporan, tetapi menindaklanjutinya melalui pemeriksaan lapangan dan penelusuran dokumen perizinan. Langkah itu diperlukan untuk memastikan apakah kegiatan tersebut berlangsung sesuai aturan atau justru melanggar ketentuan perlindungan hutan.
Menurut dia, laporan masyarakat harus ditangani secara objektif dan transparan. Apabila ditemukan pelanggaran, aparat diminta memprosesnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Penanganan yang serius juga penting untuk mencegah persoalan lingkungan berkembang menjadi konflik antara masyarakat dan pihak-pihak yang diduga melakukan aktivitas pengeluaran kayu.
Di sisi lain, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta instansi yang berwenang dalam pengawasan kehutanan perlu memastikan status kawasan dan legalitas pemanfaatan hasil hutan di Kawalo-Woyo. Kejelasan tersebut menjadi dasar untuk membedakan kegiatan yang sah dari aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan semata-mata tentang kayu yang keluar dari kawasan hutan. Lebih jauh, laporan tersebut menyangkut kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan efektivitas pengawasan terhadap sumber daya alam di daerah.
Hingga kini, dugaan pembalakan liar tersebut masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan aparat berwenang. Karena itu, penelusuran oleh Polres Pulau Taliabu menjadi penting untuk memastikan fakta di lapangan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak (tim/ip).
