infopilar.id – Persoalan SP2LID di Kepulauan Sula juga perlu ditempatkan dalam konteks agenda besar pembenahan institusi Polri. Sebab, Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/7/VII/2018, menjadi salah satu tantangan mendasar kepolisian saat ini bukan hanya meningkatkan kinerja penegakan hukum, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas, integritas, dan transparansi aparat.
Pemulihan institusi tidak cukup dibangun melalui perubahan struktur organisasi, pergantian pejabat, ataupun pernyataan komitmen reformasi. Ukurannya justru terlihat dari bagaimana aparat menangani perkara yang menjadi perhatian publik, terutama ketika menyangkut dugaan penyimpangan keuangan negara.
Dalam konteks ini, penanganan dugaan penyimpangan anggaran pengawasan desa di Inspektorat Kepulauan Sula yang diduga melibatkan Kamarudin Mahdi menjadi salah satu ujian bagi Polres setempat.
SE Kapolri seolah tak berdaya di hadapan penerbitan SP2LID Polres Kepulauan Sula dalam penanganan perkara ini. Ironisnya, di tengah gencarnya agenda besar reformasi dan pemulihan kepercayaan publik, komitmen pembenahan institusi Polri justru terancam kehilangan makna dan berhenti sebatas slogan.
Bagaimana mungkin institusi kepolisian meminta masyarakat mempercayai proses penegakan hukum apabila keputusan menghentikan penyelidikan terhadap perkara dengan temuan BPK Rp963.345.000 tidak disertai penjelasan yang memadai.
Apalagi, Polri memiliki tanggung jawab menjaga prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penegakan hukum.
Penerbitan SP2LID memang merupakan bagian dari mekanisme penanganan perkara pada tahap penyelidikan. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh dipersepsikan sebagai ruang gelap yang membuat masyarakat kehilangan akses terhadap penjelasan mengenai alasan suatu perkara dihentikan.
Di sinilah pentingnya Kapolres Kepulauan Sula AKBP Handres memberikan penjelasan secara terbuka. Bukan hanya menyampaikan bahwa perkara dapat dibuka kembali apabila ditemukan bukti baru, melainkan menjelaskan apa saja yang telah dilakukan penyelidik sebelum keputusan penghentian diterbitkan.
Sebab, pemulihan kepercayaan terhadap Polri tidak diukur dari seberapa sering institusi berbicara tentang reformasi, tetapi dari keberanian membuka proses penegakan hukum untuk diuji secara objektif.
Jangan sampai agenda pemulihan institusi Polri berjalan di tingkat pusat, sementara di daerah keputusan penanganan perkara justru meninggalkan pertanyaan yang tidak terjawab.
Pada akhirnya, kasus Inspektorat Kepulauan Sula bukan hanya menyangkut Rp963 juta dalam dokumen pemeriksaan BPK. Perkara ini juga menyentuh persoalan yang lebih besar: apakah prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar hidup dalam praktik penegakan hukum di daerah (ewis).
