TALIABU, IP- Polemik pembayaran ganti rugi lahan di Desa Penu, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, memasuki babak baru. Sejumlah warga yang mengaku memiliki lahan bersertifikat masih menunggu kepastian pembayaran, sementara aktivitas perusahaan terus berjalan.
Di tengah persoalan tersebut, sosok berinisial SM alias Pak Haji, yang disebut-sebut terlibat dalam pengurusan ganti rugi lahan, hingga kini belum diperiksa penyidik Polda Maluku Utara, Kamis, (29/10/2026).
SM sebelumnya secara terbuka mengakui telah berupaya melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk perusahaan dan kepala dinas, untuk memuluskan proses pembayaran ganti rugi lahan miliknya.
Nama SM kembali menjadi sorotan setelah Kepala Desa Penu, Jon Bugis, menyebut yang bersangkutan diduga memiliki lahan seluas 30 ribu hektare yang akan dibayarkan pada tahap ke-11.
Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar penetapan prioritas pembayaran, terutama ketika sejumlah warga yang mengaku sebagai pemilik sah dan telah mengantongi sertifikat justru belum memperoleh kepastian atas hak mereka.
Persoalan ini bukan semata menyangkut keterlambatan pembayaran. Warga juga mempersoalkan dugaan penyerobotan lahan dan perusakan tanaman yang kemudian dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara.
Dalam perkara tersebut, penyidik telah memeriksa pelapor dan sejumlah saksi. Namun, warga masih menunggu tindak lanjut terhadap pihak-pihak yang disebut dalam laporan, termasuk SM dan perusahaan PT Cakra Arif Bestari Makmur (PT CABM).
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara, Kombes Pol. I Gede Putu Widyana, S.H., S.I.K., M.H., saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, mengarahkan awak media untuk mengonfirmasi perkembangan perkara kepada ketua tim penyidik, AKP Zulkifli Machmud, S.H., M.H.
Saat dihubungi melalui telepon, Zulkifli mengatakan dirinya masih berada di Halmahera Utara untuk menjalankan tugas.
Ia memastikan penyidik telah memeriksa pelapor dan para saksi. Selanjutnya, penyidik berencana memanggil pihak perusahaan dan SM untuk dimintai keterangan.
“Intinya pelapor dan para saksi sudah kita periksa. Dalam waktu dekat pihak perusahaan PT Cakra Arif Bestari Makmur, termasuk SM yang disebut-sebut, pasti kita panggil untuk diperiksa,” kata Zulkifli.
Pernyataan tersebut menjadi perkembangan penting bagi warga yang selama ini menunggu kejelasan penanganan laporan mereka. Meski begitu, rencana pemanggilan belum menjawab persoalan utama yang mereka hadapi: kepastian atas lahan dan pembayaran ganti rugi yang belum diterima.
Di satu sisi, proses pembayaran ganti rugi disebut terus berjalan. Di sisi lain, sejumlah pemilik lahan mengaku belum mendapatkan hak mereka. Kondisi ini menimbulkan tuntutan agar perusahaan menjelaskan dasar penetapan penerima ganti rugi, termasuk mekanisme verifikasi kepemilikan dan alasan sebagian lahan diprioritaskan.
Warga juga meminta Polda Maluku Utara mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara aktivitas perusahaan sampai persoalan kepemilikan dan pembayaran ganti rugi memperoleh kejelasan.
Mereka khawatir aktivitas yang terus berlangsung akan memperbesar kerugian apabila sengketa lahan tidak segera diselesaikan.
Bagi warga, pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi merupakan langkah awal. Mereka kini menunggu tindak lanjut penyidik terhadap pihak-pihak yang disebut dalam laporan, sekaligus kepastian bahwa proses penegakan hukum berjalan tanpa tebang pilih.
Redaksi masih membuka ruang konfirmasi kepada PT Cakra Arif Bestari Makmur, SM, dan seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai klaim kepemilikan lahan, mekanisme pembayaran ganti rugi, serta tudingan yang disampaikan warga (tim/ip).
