infopilar.id – Pemerintah Kota Ternate mulai merampungkan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Di tengah penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD), kepastian pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian khusus dalam penyusunan anggaran.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kini tengah memfinalisasi struktur pendapatan dan belanja daerah dengan memperhitungkan proyeksi penerimaan hingga akhir 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kemampuan fiskal daerah tetap sejalan dengan kebutuhan belanja serta program prioritas dan visi-misi Wali Kota Ternate.
Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengatakan proses penyusunan RAPBD 2027 telah memasuki tahap pemantapan dokumen anggaran. Ia telah menginstruksikan Kepala Bapelitbangda berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menuntaskan penginputan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).
Menurut Rizal, proses tersebut terus dipantau untuk memastikan komposisi belanja daerah, mulai dari belanja modal, belanja barang dan jasa, hingga belanja pegawai, tersusun berdasarkan perhitungan yang matang.
“Inputan ini terus dipantau langsung oleh Bapelitbangda dan dibantu BPKAD untuk mengetahui rincian belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja pegawai. Proses ini diperhitungkan tuntas dalam satu hingga dua hari ke depan sehingga gambaran postur APBD sudah dapat terlihat pada hari Jumat,” kata Rizal, Selasa (3/11/2026).
Setelah finalisasi di tingkat TAPD selesai, dokumen RAPBD akan disampaikan kepada Wali Kota Ternate untuk mendapatkan arahan sebelum diajukan ke DPRD.
Pemkot menargetkan penyampaian dokumen RAPBD 2027 kepada DPRD Kota Ternate pada Senin pekan depan. Tahapan tersebut menjadi bagian penting sebelum pembahasan anggaran bersama legislatif.
Namun, di balik proses pematangan postur anggaran tersebut, persoalan pembiayaan PPPK masih menyisakan ketidakpastian. Pemkot Ternate belum memperoleh kejelasan mengenai mekanisme dukungan anggaran dari pemerintah pusat, terutama terkait kemungkinan pengalokasian gaji PPPK melalui skema TKD.
Rizal mengatakan pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dan konfirmasi dari kementerian terkait, baik Kementerian Keuangan maupun Kementerian Dalam Negeri.
Kejelasan itu diperlukan untuk memastikan apakah dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat mencakup seluruh PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, atau hanya diprioritaskan bagi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan.
Persoalan ini menjadi penting karena kebutuhan belanja pegawai harus dihitung secara cermat di tengah penyesuaian transfer pusat ke daerah. Berdasarkan perhitungan awal TAPD terhadap proporsi TKD yang diterima, kemampuan anggaran dinilai belum sepenuhnya mencukupi apabila seluruh kebutuhan pembiayaan PPPK harus ditanggung melalui skema tersebut.
Untuk mengantisipasi kemungkinan itu, Pemkot Ternate menyiapkan skema pembiayaan melalui APBD murni 2027. Artinya, pemerintah daerah memilih tetap memasukkan kebutuhan anggaran PPPK dalam perencanaan belanja sembari menunggu kepastian kebijakan pemerintah pusat.
“Kami sudah menyiapkan rancangan anggaran untuk mengantisipasi hal itu. Sembari menunggu kejelasan apakah pembiayaan nakes dan guru akan diambil alih pusat melalui TKD, sementara ini tetap kami akomodasi menggunakan APBD murni, dan APBD kita siap untuk itu,” ujar Rizal.
Kepastian pembiayaan PPPK selanjutnya akan menjadi salah satu faktor yang menentukan ruang fiskal Pemkot Ternate dalam menyusun belanja daerah 2027. Pemerintah daerah dituntut menjaga keseimbangan antara pemenuhan kewajiban belanja pegawai dan keberlanjutan program pembangunan serta pelayanan publik.
Dengan demikian, finalisasi RAPBD 2027 tidak sekadar menyangkut penyelesaian administrasi dan komposisi angka anggaran. Lebih dari itu, dokumen tersebut akan memperlihatkan bagaimana Pemkot Ternate mengelola keterbatasan fiskal di tengah tuntutan pembiayaan aparatur dan kebutuhan pembangunan daerah (tim/ip).
