SOFIFI, IP- Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap perizinan lingkungan PT Viktoria Mineral Jaya membuka persoalan serius dalam aktivitas pertambangan pasir di Desa Meranti Jaya, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara.
Di tengah persoalan administrasi perizinan dan dugaan operasional tanpa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), aktivitas pertambangan perusahaan tersebut justru menjadi sorotan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan pemerintah dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan pertambangan, Jumat (30/10/2026).
Persoalan itu kini mendapat perhatian Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Solidaritas Merah Putih (DPD PSMP) Maluku Utara. Organisasi tersebut mendesak Polda Maluku Utara tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi menelusuri seluruh proses perizinan hingga dugaan pelanggaran dalam aktivitas pertambangan perusahaan.
Ketua DPD PSMP Maluku Utara, Mudasir Ishak, meminta kepolisian segera mengambil langkah tegas. Menurut dia, persoalan ini menyangkut dugaan kejahatan lingkungan yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Mudasir menilai, aktivitas pertambangan yang telah berlangsung cukup lama harus menjadi alasan bagi aparat kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh.
Dia juga menekankan bahwa persoalan tersebut semakin serius karena telah menjadi perhatian BPK. Karena itu, Polda Maluku Utara diminta bergerak cepat untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum dalam proses penerbitan izin maupun pelaksanaan kegiatan pertambangan,” tutur Mudasir.
Berdasarkan informasi dan data perizinan yang dihimpun, PT Viktoria Mineral Jaya bergerak di bidang pertambangan pasir dengan luas wilayah tercatat mencapai 30,06 hektare di Desa Meranti Jaya.
Perusahaan tersebut memiliki nomor Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 02082400089010003, dengan masa berlaku yang tercatat sejak 8 Juli 2025 hingga 18 Juni 2028.
Firgian Idrus alias Idu tercatat sebagai pemilik sekaligus direktur perusahaan. Sementara Vionieta Go tercatat sebagai komisaris utama, sedangkan TB Vibi Rizki Maulana Pribadi dan Wira Sutidinata tercatat sebagai komisaris.
Namun, legalitas kegiatan usaha perusahaan ini menyisakan sejumlah pertanyaan.
BPK menyoroti izin lingkungan PT Viktoria Mineral Jaya karena dinilai bermasalah dari aspek kewenangan penerbitan. Dokumen tersebut juga dipersoalkan karena disebut terbit sebelum dokumen Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) diterbitkan.
Jika persoalan tersebut terbukti, maka bukan hanya kelengkapan administrasi yang perlu diperiksa, melainkan juga proses penerbitan izin dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
Persoalan lainnya adalah dugaan aktivitas pertambangan tanpa RKAB. Padahal, dokumen tersebut merupakan bagian penting dalam perencanaan kegiatan usaha pertambangan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan lebih jauh: atas dasar apa aktivitas pertambangan dijalankan jika persyaratan operasionalnya masih dipersoalkan?
Aparat pengawas dan instansi teknis perlu memastikan apakah perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban perizinan, termasuk kesesuaian kegiatan produksi dengan dokumen yang dimiliki.
Nama Idu Juga Dikaitkan dengan Proyek Jembatan Fangahu
Di luar persoalan tambang, Firgian Idrus alias Idu juga disebut memiliki keterkaitan dengan pekerjaan pembangunan Jembatan Fangahu di Kabupaten Pulau Taliabu.
Informasi yang diterima redaksi menyebutkan pekerjaan pembangunan jembatan tersebut telah mencapai 100 persen.
Meski demikian, keterkaitan tersebut perlu diperiksa secara terpisah dari persoalan perizinan tambang. Pemeriksaan proyek jembatan harus didasarkan pada identitas pelaksana pekerjaan, nilai kontrak, sumber anggaran, serta hasil pemeriksaan dan dokumen serah terima pekerjaan.
Desakan PSMP terhadap Polda Maluku Utara menjadi ujian bagi keseriusan aparat dalam mengawasi aktivitas pertambangan di daerah.
Temuan BPK seharusnya menjadi pintu masuk untuk menelusuri lebih jauh, bukan sekadar catatan administratif yang berakhir tanpa tindak lanjut.
Polda Maluku Utara perlu memeriksa dokumen perizinan, meminta keterangan instansi penerbit izin, menelusuri dugaan operasional tanpa RKAB, serta memastikan apakah aktivitas pertambangan telah memenuhi ketentuan perlindungan lingkungan.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran pidana, aparat diminta memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, instansi teknis juga perlu menjelaskan apakah PT Viktoria Mineral Jaya masih memenuhi persyaratan untuk menjalankan kegiatan pertambangan dan apakah aktivitas perusahaan pernah diperiksa secara langsung.
Hingga berita ini disusun, redaksi telah berupaya menghubungi manajemen PT Viktoria Mineral Jaya, termasuk Firgian Idrus alias Idu, untuk meminta penjelasan mengenai persoalan perizinan dan aktivitas pertambangan tersebut. Namun, upaya konfirmasi belum membuahkan hasil.
Redaksi masih membuka ruang konfirmasi kepada seluruh pihak terkait guna memastikan pemberitaan ini tetap berimbang dan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang disebut untuk menjelaskan persoalan tersebut (tim/ip).
