TERNATE, IP- Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe berbicara tentang ketahanan pangan. Namun di balik seruan memperkuat pertanian, terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar: lahan pertanian menyusut, anak muda meninggalkan sektor tani, sementara kebutuhan pangan Maluku Utara masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Dalam Musyawarah Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Maluku Utara di Hotel Bella Ternate, Senin (21/9/2026) lalu, Sarbin mengungkap fakta yang patut menjadi alarm bagi pemerintah daerah.
Berdasarkan data Dinas Pertanian Maluku Utara tahun 2023 yang disampaikan Sarbin, luas lahan sawah di provinsi itu menyusut drastis dari 2.798 hektare menjadi hanya 460 hektare.
Artinya, ruang produksi pangan pokok menyusut ketika kebutuhan masyarakat terus berjalan.
Sarbin menyebut pertanian harus dipersiapkan sebagai salah satu pilar masa depan ekonomi Maluku Utara karena ketergantungan terhadap hilirisasi pertambangan memiliki batas waktu.
Masalahnya, membangun kemandirian pangan tidak cukup dengan memperbanyak program pangan murah atau membuka peluang investasi pertanian.
Ada pertanyaan yang lebih mendasar: di mana pangan itu akan diproduksi jika lahan pertanian terus menyusut?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena pemerintah daerah juga tengah menawarkan pembangunan lumbung pangan modern terpadu kepada investor. Konsep yang dijajaki mencakup pertanian, peternakan dan perikanan dari hulu hingga hilir.
Sejumlah pemberitaan mengenai rencana tersebut menyebut sekitar 85 persen kebutuhan pangan Maluku Utara masih berasal dari luar daerah. Ketergantungan itu membuat harga pangan ikut dipengaruhi produksi, distribusi, transportasi dan harga di daerah pemasok.
Di titik inilah kebijakan pangan Pemprov Maluku Utara menghadapi ujian.
Di satu sisi, pemerintah berbicara tentang lumbung pangan, revitalisasi pertanian dan penguatan produksi lokal. Di sisi lain, basis lahannya justru dilaporkan menyusut tajam.
Pangan Murah Bukan Berarti Pangan Mandiri
Pada Maret 2026, Sarbin juga memimpin Gerakan Pangan Murah di Kota Tidore Kepulauan. Pemerintah menyediakan 1.000 paket bahan pokok yang terdiri atas beras SPHP, gula pasir dan Minyakita sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi.
Program semacam itu penting untuk membantu masyarakat ketika harga pangan meningkat.
Tetapi operasi pasar menyelesaikan persoalan pada sisi konsumsi dan harga. Ia belum otomatis menjawab persoalan produksi.
Jika sebagian besar pangan masih didatangkan dari luar daerah, maka Maluku Utara tetap berada dalam posisi rentan terhadap gangguan produksi, biaya angkutan, cuaca, distribusi dan perubahan harga di daerah pemasok.
Karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan pangan semestinya tidak berhenti pada berapa banyak paket sembako murah yang dibagikan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa hektare lahan produktif yang berhasil dipertahankan, berapa produksi pangan lokal yang meningkat, dan berapa besar ketergantungan terhadap pasokan dari luar yang berhasil ditekan?
NTP 101,5, Tetapi Petani Belum Tentu Sejahtera
Sarbin sendiri mengakui adanya jarak antara angka statistik dan realitas kehidupan petani.
Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku Utara pada Agustus 2026 disebut berada di angka 101,5 berdasarkan data BPS.
Namun Sarbin mengingatkan bahwa angka tersebut tidak serta-merta menggambarkan kesejahteraan petani secara utuh.
Pernyataan tersebut justru membuka ruang pertanyaan lebih jauh. Jika petani belum merasakan kesejahteraan secara nyata, sementara lahan terus menyusut dan generasi muda lebih tertarik masuk ke sektor pertambangan, maka pemerintah perlu membongkar persoalan dari hulunya.
Petani membutuhkan kepastian harga, akses pupuk, pembiayaan, kepastian lahan, infrastruktur pertanian, teknologi, pasar dan nilai tambah.
Tanggapan petani asal Halmahera Selatan Surahman menilai wagub Sarbin gagal dan setengah hati urus pangan di Maluku Utara.
Surahman juga menyoroti perlunya perlindungan terhadap petani, termasuk jaminan harga panen yang adil, akses pupuk dan perlindungan dari praktik tengkulak.
“Sekarang barang dong kase datang dari luar daerah, harga tarus nae, bantuan untuk kebutuhan petani me torang tara dapa. Pokoknya pa wagub gagal deng stengah hati urus barang ini, “tutur Surahman”.
Tanpa pembenahan rantai tersebut, jargon revitalisasi pertanian berisiko berhenti sebagai agenda rapat dan seremoni.
Halteng Disiapkan Jadi Simpul Pangan
Pemprov Maluku Utara kini mendorong Halmahera Tengah sebagai salah satu kawasan yang diproyeksikan menjadi simpul pangan utama.
Pemerintah provinsi menyebut sedang menindaklanjuti rencana kerja sama dengan investor untuk mengembangkan kawasan pangan di wilayah tersebut. Di saat yang sama, pemerintah juga menyatakan akan mendorong efisiensi pengolahan lahan, legalitas tanah petani dan akses pembiayaan perbankan.
Rencana itu menyimpan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka.
Ironi di Tengah Ekonomi Tambang
Maluku Utara sedang menikmati pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor pertambangan dan hilirisasi. Namun pemerintah sendiri mengakui bahwa sektor tersebut memiliki batas waktu dan pertanian perlu disiapkan sebagai penopang masa depan.
Kontradiksinya jelas. Ketika investasi tambang berkembang, kebutuhan terhadap pangan tetap berjalan. Buruh dan masyarakat harus makan setiap hari.
Namun jika lahan produktif berkurang dan produksi lokal tidak mampu mengejar kebutuhan, maka daerah kaya sumber daya alam justru dapat tetap bergantung pada pangan dari luar.
Karena itu, persoalan pangan Maluku Utara bukan semata persoalan harga beras atau operasi pasar. Ini adalah persoalan arah pembangunan daerah.
Pernyataan Sarbin tentang penyusutan lahan pertanian seharusnya menjadi pintu masuk untuk audit kebijakan pangan Maluku Utara secara lebih serius.
Sebab ketika lahan menyusut dari 2.798 hektare menjadi 460 hektare, persoalannya bukan lagi sekadar bagaimana menjual pangan murah.
Persoalannya adalah siapa yang akan memproduksi pangan Maluku Utara ketika lahan pertaniannya terus menghilang (tim/ip).
