TERNATE_IP- Nikel berlimpah. Laut membentang. Hutan menyimpan kekayaan. Perut bumi mengandung mineral yang membuat daerah ini menjadi salah satu kawasan penting dalam peta investasi nasional.
Tetapi kekayaan itu menyisakan pertanyaan yang semakin sulit dihindari,
Mengapa daerah yang begitu kaya sumber daya alam masih menyisakan begitu banyak cerita tentang kesulitan rakyat?
Pertanyaan itu bukan sekadar kritik. Ia adalah kegelisahan warga yang hidup paling dekat dengan sumber kekayaan tersebut masyarakat lingkar tambang.
Mereka melihat tanah dikeruk. Mereka melihat industri tumbuh. Mereka melihat lalu lintas ekonomi bergerak.
Tetapi mereka juga berhak bertanya, apa yang benar-benar mereka dapatkan?
Sebab rakyat tidak hidup dari nilai ekspor. Tidak pula dari besarnya investasi yang tercatat di atas kertas.
Rakyat membutuhkan air bersih, jalan yang layak, sekolah yang baik, layanan kesehatan, lapangan kerja, lingkungan yang sehat, dan kepastian bahwa anak-anak mereka kelak masih memiliki ruang hidup di tanah leluhurnya.
Di tengah kegelisahan itu, suara anggota DPD RI asal Maluku Utara, Hasby Yusuf, patut dicatat.
Hasby berulang kali membawa persoalan masyarakat lingkar tambang ke tingkat nasional. Ia bahkan pernah menyampaikan kritik yang sangat keras, Maluku Utara memiliki nikel dan tambang, tetapi masyarakatnya merasa tidak mendapatkan manfaat yang sepadan. Yang justru dirasakan adalah kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan warga.
Pesan itu sederhana, tetapi menghantam inti persoalan. Jangan sampai investasi tumbuh, tetapi rakyat justru tersisih.
Hasby juga menegaskan bahwa dirinya tidak anti-investasi. Yang dipersoalkan adalah investasi yang tidak berpihak kepada rakyat.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh menjadikan masyarakat sebagai korban dari proyek dan kepentingan modal. Inilah perdebatan yang semestinya diperbesar.
Bukan soal memilih antara investasi atau rakyat.
Investasi harus berjalan bersama rakyat.
Tambang boleh menghasilkan kekayaan, tetapi kekayaan itu harus kembali menjadi kesejahteraan. Industri boleh tumbuh, tetapi lingkungan dan ruang hidup masyarakat tidak boleh dikorbankan.
Negara boleh mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi jangan sampai pertumbuhan itu dibayar mahal oleh masyarakat yang hidup di sekitar sumber daya.
Hasby juga pernah menegaskan sikapnya bahwa jika kepentingan masyarakat menolak aktivitas tambang, ia akan berdiri bersama masyarakat dan membawa aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.
Itulah fungsi wakil daerah di tingkat nasional, membawa suara yang mungkin terlalu kecil jika hanya terdengar di kampung, agar menjadi perhatian di Jakarta.
Sebab masyarakat lingkar tambang tidak sedang meminta belas kasihan. Mereka sedang menuntut keadilan atas kekayaan yang berada di halaman rumah mereka sendiri.
Maluku Utara sudah terlalu lama dibicarakan sebagai daerah kaya sumber daya alam. Kini saatnya ukuran keberhasilan digeser.
Bukan lagi sekadar berapa banyak nikel yang keluar? Tetapi, berapa banyak rakyat yang hidup lebih sejahtera?
Bukan hanya berapa besar investasi yang masuk Tetapi, berapa besar manfaat yang tinggal di Maluku Utara?
Dan bukan hanya berapa besar penerimaan negara? Tetapi apakah masyarakat yang hidup di lingkar tambang merasa negara benar-benar hadir?
Sebab kekayaan alam tidak boleh menjadi kutukan bagi mereka yang tinggal diatasnya.
Maluku Utara tidak membutuhkan pembangunan yang hanya terlihat megah dari kejauhan. Maluku Utara membutuhkan pembangunan yang terasa sampai ke rumah-rumah rakyat.
Dan jika suara rakyat lingkar tambang terus terdengar, sementara pemerintah hanya sibuk menghitung nilai investasi, maka pertanyaan paling penting belum terjawab:
Untuk siapa sebenarnya kekayaan alam Maluku Utara?
Sebab pada akhirnya, tanah boleh kaya, tambang boleh melimpah, investasi boleh tumbuh tetapi rakyat Maluku Utara tidak boleh menjadi penonton, apalagi korban di negeri sendiri,”(ews).
